Nasib Ribuan Guru Honorer Cianjur Belum Jelas, Ini Kata Anggota Komisi IV DPRD

CIANJUR,CIANJUREKSPRES.DISWAY.ID - Komisi IV DPRD Kabupaten Cianjur angkat bicara terkait nasib ribuan guru honorer yang hingga kini masih belum mendapatkan kepastian status sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cianjur, Rustam Efendi, menjelaskan, seluruh data honorer sebenarnya telah diajukan ke BKPSDM, kemudian diformulasikan dan diteruskan ke BKN. Namun proses pengangkatan tidak bisa dilakukan secara sekaligus mengingat keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“APBD kita tidak bisa sekaligus mengcover keseluruhan guru honorer untuk masuk menjadi PPPK atau bahkan paruh waktu, karena ini akan berimplikasi terhadap postur APBD. Nantinya pos-pos prioritas seperti kesehatan dan infrastruktur akan terkoreksi angkanya,” jelasnya kepada Cianjur Ekspres, Selasa 9 Desember 2025.

Rustam menyebutkan bahwa pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur menjadi tiga sektor mandatori utama yang wajib dipenuhi dalam APBD dengan besaran persentase yang sudah ditentukan. Sementara itu, kondisi transfer keuangan pusat ke daerah saat ini berkurang lebih dari Rp300 miliar, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum mampu berkontribusi maksimal.

BACA JUGA:Nasib Ribuan Guru Honorer di Cianjur Masih Terombang-ambing

BACA JUGA:BKPSDM Cianjur Pastikan Lantik PPPK Paruh Waktu Sebelum Januari 2026

“Kalau PAD bisa ditingkatkan, tentu secara bertahap guru-guru honorer tersebut juga tenaga kesehatan, peternakan, perkebunan bisa diangkat dan dibiayai gajinya melalui APBD,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 1.576 guru honorer di Kabupaten Cianjur tidak masuk dalam usulan formasi PPPK tahun 2025 dan hingga kini belum menemukan titik terang.

Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Disdikpora Cianjur, Wawan Setiawan, menyebutkan bahwa pemerintah daerah telah mengusulkan lebih dari 7.000 formasi PPPK paruh waktu untuk tahun ini, termasuk lebih dari 2.800 tenaga pendidikan.

“Mudah-mudahan dengan adanya pengangkatan PPPK paruh waktu ini dapat menambah motivasi guru. Harapan kami kinerja meningkat dan kesejahteraannya juga meningkat,” ujarnya.

BACA JUGA:Kebijakan PPPK Paruh Waktu di Cianjur Dinilai Janggal

BACA JUGA:Pemkab Cianjur Usulkan 7.034 Non-ASN Jadi PPPK Paruh Waktu

Dia menuturkan, banyak guru honorer yang terdaftar di Dapodik terpaksa tidak dapat mengikuti seleksi karena persyaratan minimal masa kerja dua tahun. Hal tersebut membuat ratusan guru tersisih dan belum mendapatkan kejelasan status.

“Belum ada solusi hingga saat ini. Kita menunggu kebijakan pemerintah pusat karena banyak daerah juga masih menyisakan tenaga honorer,” katanya.

Sumber: