Kementerian Kehutanan Luncurkan Platform MANDARA

CIANJUREKSPRES.DISWAY.ID - Indonesia sebagai negara dengan ekosistem mangrove terbesar di dunia menghadapi tantangan besar dalam sinkronisasi data dan koordinasi lintas sektor. Menjawab tantangan tersebut, Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) secara resmi meluncurkan MANDARA (Mangrove Data Nusantara), di Jakarta, pada Selasa 10 Februari 2026. 

MANDARA merupakan Integrated Data Platform Mangrove (IDPM) yang dibangun sejak tahun 2024 melalui kegiatan Mangroves for Coastal Resilience (M4CR). Platform ini dikembangkan sebagai sistem satu pintu untuk pengelolaan dan pertukaran data mangrove yang terintegrasi, mutakhir, dan mudah diakses.

“Peluncuran MANDARA merupakan langkah penting menuju transparansi dan integrasi data. Kami ingin memastikan setiap kebijakan dan kolaborasi rehabilitasi pesisir didasarkan pada data yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Direktur Jenderal PDASRH Dyah Mutiningsih dalam sambutannya.

BACA JUGA:Menhaj Sampaikan Inovasi Strategis 2026 dan Imbau Kesiapan Jemaah Sejak Dini

BACA JUGA:Presiden Prabowo Tekankan Semangat Indonesia Incorporated dalam Dialog Strategis Bersama Pengusaha Nasional

BACA JUGA:Jalur Pansela Minim PJU, Satlantas Polres Cianjur Segera Koordinasi dengan Instansi Terkait

Berdasarkan data terbaru, sekitar 80 persen ekosistem mangrove eksisting di Indonesia berada di dalam kawasan hutan. Kondisi ini menempatkan Kementerian Kehutanan sebagai pemangku kepentingan utama dalam pelestarian dan pemulihan ekosistem mangrove nasional. Tingginya kebutuhan data dari akademisi, lembaga internasional, hingga sektor swasta mendorong perlunya sistem manajemen data yang andal, terbuka, dan kredibel.

MANDARA dirancang tidak hanya sebagai repositori data, tetapi juga sebagai smart tool yang membuka ruang kolaborasi multipihak dalam rehabilitasi mangrove. Melalui keterpaduan data dan standar informasi yang seragam, platform ini menjadi jembatan kerja sama antara pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga keuangan, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga mitra internasional dalam perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi mangrove yang selaras dan saling melengkapi.

Secara fungsional, MANDARA memiliki peran strategis, antara lain: (1) Mendukung koordinasi dan distribusi data untuk penyusunan Peta Kawasan Mangrove dan Peta Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) secara lebih efisien dan presisi. (2) Menyimpan berbagai lapisan data, mulai dari data spasial (GIS), citra satelit resolusi tinggi, data tabular, hingga dokumentasi teknis dan analisis dampak lingkungan. (3) Memungkinkan pemantauan penginputan data RHL Mangrove dari berbagai sumber anggaran secara transparan dan akuntabel. (4) Menyediakan fitur komunikasi dua arah yang memungkinkan masyarakat menyampaikan laporan lapangan, kritik, dan saran guna memperkuat tata kelola mangrove di daerah.

Lebih jauh, keterbukaan dan keterlacakan data yang disediakan MANDARA diharapkan dapat meningkatkan trust publik serta kepercayaan mitra atau para pihak untuk berpartisipasi dalam kegiatan rehabilitasi mangrove. Dengan dukungan data yang terverifikasi dan dapat dipantau bersama, MANDARA menjadi fondasi penting bagi pengembangan skema pembiayaan berkelanjutan, termasuk investasi berbasis hasil, kemitraan publik–swasta, serta inisiatif karbon biru (blue carbon).

Sejak dikembangkan pada 2024, IDPM/MANDARA telah dimanfaatkan dalam penyusunan peta arahan kelembagaan yang menjadi acuan rehabilitasi mangrove nasional. Dengan peresmian ini, MANDARA diharapkan menjadi standar baru dalam publikasi dan pertukaran data mangrove bagi seluruh pemangku kepentingan.

Melalui MANDARA, Indonesia semakin menegaskan perannya sebagai pemimpin global dalam perlindungan ekosistem karbon biru (blue carbon) serta mitigasi perubahan iklim berbasis solusi alam.(*)

Sumber: kehutanan.go.id