Rikwanto Usulkan Batas Waktu 60 Hari untuk Proses Peradilan Perampasan Aset

JAKARTA,CIANJUREKSPRES.DISWAY.ID - Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya mengusulkan pembatasan waktu pemeriksaan perkara di pengadilan maksimal 60 hari. Ketentuan ini ditujukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mempercepat proses restitusi bagi korban.

Usulan pembatasan durasi pemeriksaan tersebut menjadi salah satu materi pembahasan dalam Rapat Panja RUU Perampasan Aset yang melibatkan Komisi III DPR RI bersama perwakilan pemerintah. Rapat berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).

​Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto mengonfirmasi bahwa limit waktu penanganan perkara dipatok ketat agar aparat penegak hukum memiliki komitmen tinggi dalam menyelesaikan proses peradilan. Tenggat waktu ini dipandang krusial agar penegakan hukum terhadap harta hasil kejahatan tidak berjalan berlarut-larut.

​"Masalah realistis atau tidak, kita harus buat limit waktu. Supaya pihak-pihak itu harus komitmen dengan waktu itu dan mengupayakan itu selesai," tegas Rikwanto.

BACA JUGA:Komisi III DPR Hormati Proses Hukum Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal

BACA JUGA:Puan: Kekuasaan Negara Harus Mendapat Legitimasi dari Rakyat

​Ia memperingatkan bahwa ketiadaan batas waktu hanya akan melemahkan efektivitas pengembalian aset dan mencederai rasa keadilan publik.

​"Kalau tidak dikasih limit waktu dengan alasan realistis atau tidak, nanti malah mereka membuang-buang waktu, tidak ada kepastian hukum setelah itu nanti," imbuh Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

​Berdasarkan kerangka materi Komisi III, aturan ini diselaraskan dengan cakupan tindak pidana seperti penipuan investasi bodong atau skema ponzi yang dampaknya meluas ke perekonomian masyarakat, di mana harta rampasan wajib dikembalikan langsung kepada para korban alih-alih masuk ke kas negara.

Dinamika alot sempat mewarnai perdebatan mengenai batas waktu tersebut, namun Panja sepakat bahwa penegakan hukum finansial memerlukan terobosan tenggat waktu yang tegas demi efektivitas pemulihan kerugian masyarakat.  (dpr.go.id)

Sumber: