Wagub Jabar Minta Masyarakat Patuhi Protokol Kesehatan Selama PSBB

Cianjurekspres.net - Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum meminta masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah daerah Jawa Barat. Protokol kesehatan itu antara lain disiplin jaga jarak, disiplin pakai masker, tidak berkerumun, rajin mencuci tangan, serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). "Termasuk nanti, PSBB Bandung Raya, tidak akan ada artinya kalau masyarakat tetap bandel (melanggar imbauan). Jadi, ada manfaat atau tidaknya PSBB, kembali ke (perilaku) masyarakat," kata Kang Uu, Senin (20/4/20). Pemerintah Provinsi Jabar, kata Kang Uu, memastikan PSBB di Bandung Raya berjalan optimal dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Jabar Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB di Bandung Raya. Pergub yang berisi 27 pasal itu mencakup sejumlah aspek, seperti pelaksanaan PSBB dan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk selama PSBB. Hal itu dilakukan karena PSBB Bandung Raya sangat krusial dalam memutus rantai penyebaran dan penanggulangan Covid-19. "PSBB penguatan dari arahan, imbauan, dan edaran pemerintah, yaitu antara lain di rumah saja, tidak mengadakan kegiatan di luar yang mengundang orang banyak, pakai masker, social maupun physical distancing, dan menjaga pola hidup bersih dan sehat termasuk cuci tangan pakai sabun," ucap Kang Uu. "Oleh karena itu, dengan rasa hormat dan rasa sayang kami kepada masyarakat Jabar, maka mari kita disiplin demi memutus mata rantai Covid-19," katanya. Kang Uu juga mengimbau kepada tokoh agama, kiai, dan ulama, untuk terlibat mengarahkan warga disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan, terutama saat PSBB berlangsung. Hal tersebut dapat menjadi mesin penggerak secara masif partisipasi masyarakat dalam melawan korona. "Saya minta kepada para kiai, ulama, tokoh masyarakat, kaum milenial, juga kepada tokoh agama yang lain, untuk memberikan pengertian, ajakan, juga pemahaman kepada masyarakat dan umatnya masing-masing terhadap ketaatan kepada pemerintah," katanya. "Jika umat disentuh dengan tokoh agamanya masing-masing, dengan kiai, ulama, dengan keimanannya, maupun tokoh agama lain dengan kerohaniannya, masyarakat bisa (disiplin)," pungkasnya.(rls/*)