Tiga Hakim MA Yang Putuskan Batas Usia Dilaporkan ke KY

Senin 03-06-2024,17:00 WIB

Editor : Dede Sandi Mulyadi

CIANJUREKSPRES.DISWAY.ID - Tiga hakim Mahkamah Agung (MA) yang memutuskan terkait batas minimal usia calon kepala daerah dilaporkan oleh Gerakan Sadar Demokrasi dan Konstitusi (Gradasi) ke Komisi Yudisial (KY)

"Tujuan kami ke KY adalah melaporkan tiga hakim yang kemarin membuat putusan yang sangat janggal dan mencederai masyarakat, yaitu Yodi Martono Wahyunadi, Yulius, dan Cerah Bangun," kata Direktur Gradasi, Abdul Hakim, di Kantor Komisi Yudisial, Jakarta, Senin 3 Juni 2024.

Ia menyebutkan tiga alasan pihaknya mengajukan laporan ke KY. Alasan pertama adalah menurut mereka, proses pemeriksaan oleh MA dilakukan dalam waktu yang sangat singkat dan terkesan terburu-buru. BACA JUGA:Presiden Tugaskan Menteri Basuki Tuntaskan Persoalan Tanah di IKN "Waktu pemeriksaan hingga keputusan hanya tiga hari. Ini kami duga terkesan terburu-buru. Pada umumnya, kalau kita melihat kajian pengujian di MA itu menurut kajian PSHK putusan butuh waktu sekitar 6 bulan dan/atau 50 bulan. Ada apa kok secepat ini? Ini patut kami curigai," ucap dia. Alasan kedua adalah pihaknya menilai putusan itu terkesan diprioritaskan. "Kalau kita yang uji di lapangan, biasanya praktiknya lama. (Putusan) ini seperti diprioritaskan. Pertanyaan kita, kenapa diprioritaskan? Untuk siapa?" ujarnya. Alasan terakhir adalah menurut mereka, putusan tersebut problematik karena batasan minimal usia kepala daerah ditetapkan ketika sejak menjadi calon, bukan sejak dilantik. BACA JUGA:KIM Bali Ingin Kemenangan Prabowo-Gibran Berlanjut di Pilkada 2024 Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Gradasi, Zainul Arifin, mengatakan bahwa mereka menuntut agar KY memanggil ketiga hakim MA itu untuk diperiksa. "Kami berharap KY terbuka ke publik untuk memproses pengaduan masyarakat sebagaimana kewenangan yang dimiliki KY," ucapnya. Sementara itu, dihubungi secara terpisah, anggota sekaligus Juru Bicara KY, Mukti Fajar Nur Dewata, membenarkan bahwa KY telah menerima laporan Gradasi. BACA JUGA:Mensesneg Umumkan Pengunduran Diri Kepala dan Wakil Otorita IKN Ia mengatakan, laporan tersebut akan diproses sesuai prosedur dengan kewenangan KY untuk memeriksa pada aspek dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). "Jika ditemukan dugaan pelanggaran kode etik, KY akan memeriksa hakim terlapor yang nantinya diputuskan dalam sidang pleno apakah terbukti atau tidak terbukti melanggar kode etik," ujarnya. Diketahui, MA dalam Putusan Nomor 23 P/HUM/2024 mengabulkan permohonan Partai Garda Republik Indonesia (Partai Garuda) terkait dengan minimal batasan usia calon kepala daerah. BACA JUGA:BPHN-MA Berikan Penghargaan Paralegal Kepada 50 Kades dan Lurah MA menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016. Oleh sebab itu, MA menyatakan bahwa pasal dalam PKPU tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai "... berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota terhitung sejak pasangan calon terpilih". Pada akhir putusan-nya, MA juga memerintahkan KPU RI untuk mencabut Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 9 Tahun 2020.

Tags : #tiga hakim #mahkamah agung (ma) #komisi yudisial (ky)

Kategori :

Tiga Hakim MA Yang Putuskan Batas Usia Dilaporkan ke KY

Terkait

Kejagung Terapkan Hukum Maksimal untuk Pelaku Judi Daring

Tiga Hakim MA Yang Putuskan Batas Usia Dilaporkan ke KY

Terpopuler

Ribuan Tanah Wakaf di Cianjur Diduga Belum Tersertifikasi

Mahasiswa PBI Unsur Cianjur Gelar SEEDS 2025

Satria Muda Petik Kemenangan Ketiga Usai Hajar Satya Wacana

Eddy Soeparno: 100 Hari Kinerja Pemerintahan Prabowo Jawab Keraguan

Pasukan Israel Mulai Tarik Pasukan Dari Rafah Palestina

Terkini

Satria Muda Petik Kemenangan Ketiga Usai Hajar Satya Wacana

Ribuan Tanah Wakaf di Cianjur Diduga Belum Tersertifikasi

Eddy Soeparno: 100 Hari Kinerja Pemerintahan Prabowo Jawab Keraguan

Pemprov Lakukan Percepatan Layanan PBG untuk MBR Se-Jabar

Mendikdasmen: Pembelajaran Siswa pada Ramadhan Tunggu SE Tiga Menteri