Rapat Paripurna DPR RI Setujui Pembentukan Pansus Angket Haji

Selasa 09-07-2024,15:30 WIB

Editor : Dede Sandi Mulyadi

Rapat Paripurna DPR RI Setujui Pembentukan Pansus Angket Haji

CIANJUREKSPRES.DISWAY.ID - Rapat Paripurna DPR RI Ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, menyetujui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket Pengawasan Haji.

"Apakah pembentukan dan susunan nama-nama keanggotaan Pansus Angket Pengawasan Haji sebagaimana yang diusulkan dapat kita setujui?," kata Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar yang disambut jawaban "setuju" oleh para Anggota DPR RI yang menghadiri sidang.

Setelah menerima jawaban setuju, Muhaimin pun berkelakar bahwa para Anggota Komisi VIII DPR bertepuk tangan paling keras terhadap persetujuan itu. Adapun Komisi VIII DPR menjadi komisi yang membidangi permasalahan haji. BACA JUGA:Arab Saudi Buka Peluang Kontrak Jangka Panjang Layanan Haji Indonesia

Dia mengatakan bahwa pembentukan pansus itu beserta komposisi keanggotaannya sudah sesuai dengan tata tertib yang berlaku, yang mana Anggota Pansus terdiri dari Fraksi PDI Perjuangan (tujuh orang), Partai Golkar (4), Partai Gerindra (4), Partai Nasdem (3), Partai Demokrat (3), PKS (3), PAN (2), dan PPP (1).

Sementara itu, Anggota DPR perwakilan pengusul Hak Angket Haji, Selly Andriany Gantina mengatakan hak angket merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu Undang-Undang (UU) dan atau kebijakan pemerintah yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Dia mengatakan para pengusul menilai bahwa pembagian dan penetapan kuota haji tambahan tidak sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh. BACA JUGA:Timwas DPR Tanyakan Kuota Tambahan Haji Reguler Dialih ke ONH Plus Menurutnya, keputusan Menteri Agama dalam pelaksanaan haji tahun 2024 bertentangan dengan UU dan tidak sesuai dengan hasil kesimpulan rapat panitia kerja (panja) Komisi VIII DPR RI. "Semua permasalahan ini merupakan fakta bahwa belum maksimalnya Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Agama dalam melindungi Warga Negara Indonesia, atau jemaah haji Indonesia," kata Selly. Selain itu, menurutnya tambahan kuota haji terkesan hanya menjadi kebanggaan, namun tidak sejalan dengan peningkatan pelayanan serta komitmen dalam upaya memperpendek waktu daftar tunggu jemaah haji yang sudah mendaftar. BACA JUGA:Kemenag Bakal Sanksi Biro Perjalanan Haji dengan Visa Tidak Resmi "Kedua, adanya indikasi kuota tambahan di tengah adanya penyalahgunaan oleh pemerintah," katanya. Dia pun mengatakan bahwa pengusulan hak angket itu sudah ditandatangani oleh 35 Anggota DPR RI, dan sudah lebih dari dua fraksi.

Tags : #pansus angket #kuota haji #komisi viii dpr ri #jemaah haji #haji dan umroh

Kategori :

Rapat Paripurna DPR RI Setujui Pembentukan Pansus Angket Haji

Terkait

Estimasi Kuota Haji Kabupaten Cianjur Capai 1.306 CJH

Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur Buka Layanan Paspor Simpatik Bagi Calon Jemaah Haji

1.440 Jemaah Haji Asal Cianjur Telah Kembali, Lima Orang Meninggal Dunia

Jemaah Haji Kloter JKS-47 Tiba di Asrama Haji Kemenag Cianjur

Rapat Paripurna DPR RI Setujui Pembentukan Pansus Angket Haji

Terpopuler

RSUD Cimacan Siap Berikan Pelayanan 24 Jam Selama Libur Lebaran

Terkini

RSUD Cimacan Siap Berikan Pelayanan 24 Jam Selama Libur Lebaran

BNI Sukseskan Mudik Gratis 2025 Lepas 121 Bus Menuju Purwokerto hingga Padang

Erick Sebut Persiapan Timnas U-17 Hadapi Piala Asia Terus Dimatangkan

Saran Psikolog Bagi Perantau Yang Tak Mudik Selama Libur Lebaran

KPAI Minta Tingkatkan Fasilitas Ramah Anak Saat Periode Mudik Lebaran