DPR Pastikan Pengesahan RUU Pilkada Batal dan Putusan MK Akan Berlaku

Kamis 22-08-2024,19:45 WIB

Editor : Dede Sandi Mulyadi

JAKARTA,CIANJUREKSPRES.DISWAY.ID - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) pilkada batal dilaksanakan dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pilkada akan berlaku.

Untuk itu, dia memastikan pada saat pendaftaran calon kepala daerah untuk pilkada pada 27 Agustus 2024 bakal menerapkan putusan dari MK. "Yang akan berlaku adalah keputusan JR (judicial review) MK yang mengabulkan gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora," kata Dasco dalam akun resmi media sosial X yang diunggah pada Kamis petang. Adapun RUU Pilkada menuai pro dan kontra karena dinilai dibahas secara singkat pada Rabu (21/8) oleh Badan Legislasi DPR RI. Pasalnya pembahasan itu dinilai tak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang diputuskan pada Selasa (20/8) tentang syarat pencalonan pada pilkada. BACA JUGA:Baleg DPR Tepis RUU Pilkada untuk Jegal Parpol Tertentu pada Pilkada BACA JUGA:DPR dan Pemerintah Tepis Anulir Putusan MK Lewat RUU Pilkada Kemudian Rapat Paripurna Ke-3 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023—2024 dengan agenda pengesahan RUU Pilkada yang rencananya digelar pada Kamis pagi ini, batal digelar dan dijadwal ulang karena jumlah peserta rapat tidak memenuhi kuorum. Walaupun demikian, massa dari berbagai pihak menggelar aksi unjuk rasa di area kompleks parlemen itu sejak siang hingga petang. Situasi unjuk rasa pun sempat memanas karena gerbang depan maupun belakang kompleks parlemen pun telah jebol. Polisi pun sebelumnya telah menyiapkan sebanyak 2.975 personel untuk mengantisipasi pengamanan unjuk rasa di dua kawasan itu yakni Gedung MK dan MPR/DPR RI. Jumlah personel tersebut terdiri dari satuan tugas daerah (Satgasda) sebanyak 1.881 personel, satuan tugas resor (Satgasres) sebanyak 210 personel, bawah kendali operasi (BKO) TNI dan pemerintah daerah sebanyak 884 personel.

Tags : #unjuk rasa #ruu pilkada #mahkamah konstitusi (mk) #dpr ri #batal

Kategori :

DPR Pastikan Pengesahan RUU Pilkada Batal dan Putusan MK Akan Berlaku

Terkait

Pakar Nilai Penting Putusan MK yang Atur Pelarangan Kampanye dengan AI

Anggota DPR Minta Publik tak Larut Polemik Pro-Kontra Pemecatan STY

MK Hapus Pasal “Presidential Threshold” Pada UU Pemilu

Tim Hukum Herman-Ibang Resmi Ajukan Gugatan Perselisihan Hasil Pilkada Cianjur 2024 ke MK

Ribuan Buruh di Cianjur Gelar Aksi Unjuk Rasa ke Pendopo dan DPRD

Terpopuler

Pohon Tumbang Timpa Kelas SDN Sukasari Campaka, Enam Siswa Terluka

Estimasi Kuota Haji Kabupaten Cianjur Capai 1.306 CJH

Kemendikdasmen Libatkan Sekolah Swasta Dalam SPMB

Material Longsor Timpa Angkutan Umum di Jalan Raya Puncak

Warga Desa Waringinsari Minta Pemkab Cianjur Bantu Perbaiki Saluran Air

Terkini

Pasar Ciranjang Cianjur Miliki Mesin Pencacah Sampah Organik Berkapasitas 1,5 Ton

Warga Desa Waringinsari Minta Pemkab Cianjur Bantu Perbaiki Saluran Air

Estimasi Kuota Haji Kabupaten Cianjur Capai 1.306 CJH

Material Longsor Timpa Angkutan Umum di Jalan Raya Puncak

Kemendikdasmen Libatkan Sekolah Swasta Dalam SPMB