JAKARTA,CIANJUREKSPRES.DISWAY.ID - Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai, langkah Indonesia untuk bergabung dengan BRICS dapat membuka peluang strategis, khususnya dalam menjalin kesepakatan bilateral di sektor energi. Rusia sebagai anggota BRICS merupakan salah satu pemasok energi terbesar dunia. Keanggotaan Indonesia di BRICS dapat membuka peluang untuk mendapatkan kesepakatan bilateral yang lebih menguntungkan dalam memenuhi kebutuhan energi nasional. “Dari sisi suplai energi, salah satunya (anggota BRICS) Rusia sebagai penyuplai energi terbesar, dan kita ingin ada kesepakatan atas nama BRICS yang secara bilateral dapat meng- anak emaskan Indonesia. Saya melihatnya kalau sebatas itu, kita bisa lihat secara positif,” kata Yunarto dalam acara Permata Bank Wealth Wisdom 2024 di Jakarta, Senin 18 November 2024. Selain itu, bergabungnya Indonesia dengan BRICS, yang sebelumnya sempat ditunda oleh Presiden Joko Widodo, menawarkan manfaat lain di sektor impor pangan.
BACA JUGA:Dipilih karena Nyaman, Agen BRILink Menjamur di Kayuagung
BACA JUGA:Mudahnya Bayar Obat di Instalasi Farmasi Dengan BRImo Indonesia sebagai pengimpor pangan besar, termasuk beras, dapat memanfaatkan keanggotaan BRICS untuk menjalin kerja sama dengan India, salah satu importir beras terbesar dunia. Secara keseluruhan, Yunarto menilai langkah diplomasi Indonesia untuk bergabung dengan BRICS mencerminkan keinginan Indonesia untuk memainkan peran lebih aktif di panggung global. “Beliau (Prabowo) tampaknya mendorong penerapan politik luar negeri bebas aktif dalam arti yang lebih aktif dan konkret, bukan sekadar posisi non-blok yang pasif atau tidak berbuat apa-apa,” jelasnya. Meskipun demikian, Yunarto mengingatkan bahwa keanggotaan Indonesia di BRICS juga memiliki risiko, terutama jika dilakukan dengan mengambil posisi politik yang terlalu tegas.
BACA JUGA:Mentan Upayakan Harga Daging Sapi Minimal Rp50 Ribu Per Kilogram
BACA JUGA:PLN Ajak Pemangku Kepentingan Satukan Langkah Menuju Transisi Energi Dirinya mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan politik luar negeri agar tidak terjebak dalam dinamika konflik antara kekuatan global yang ada. “Kalau konteks mengambil positioning tegas, again, secara politik, kekuatan politik lama menurut saya risikonya terlalu besar,” jelasnya. Adapun keanggotaan Indonesia di BRICS dinilai sebagai langkah strategis yang dapat memberikan manfaat ekonomi jangka pendek, khususnya dalam sektor energi dan pangan. Namun, keberhasilan langkah ini bergantung pada bagaimana Indonesia mengelola posisi politiknya secara hati-hati di tengah persaingan global.
BACA JUGA:Aprindo: Masyarakat Pilih Membeli Produk Harga Murah Tanpa Lihat Merek
BACA JUGA:Pemprov Jabar Optimalkan Upaya untuk Capai Target Produksi GKG Diketahui, Indonesia telah mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS Plus pada 23--24 Oktober 2024. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia melayangkan surat expression of interest yang menandai langkah resmi Indonesia untuk mendaftar keanggotaan BRICS. BRICS merupakan organisasi kerja sama ekonomi yang terdiri atas lima anggota negara utama: Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Sementara, ada lima negara tambahan lain yang resmi bergabung, yakni Arab Saudi, Ethiopia, Iran, Uni Emirat Arab, dan Mesir. Menurut Menteri Luar Negeri Sugiono, langkah Indonesia menjadi anggota BRICS merupakan pengejawantahan politik luar negeri nasional yang berasaskan nilai bebas aktif. Indonesia memandang BRICS sebagai wahana yang tepat untuk memajukan kepentingan negara-negara Selatan Global (Global South).