JAKARTA,CIANJUREKSPRES.DISWAY.ID - Anggota DPR RI Andre Rosiade menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menjadi kebutuhan masyarakat, terutama di daerah. Namun, ia menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut, terutama terkait keamanan pangan, pengawasan, serta kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP).
Pernyataan itu disampaikan Andre dalam diskusi Dialektika Demokrasi yang membahas evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Menurutnya, penolakan terhadap program MBG yang muncul di Jakarta belum tentu mencerminkan kondisi dan kebutuhan masyarakat di berbagai daerah.
Andre mengaku menemukan antusiasme masyarakat terhadap program tersebut saat mengunjungi sejumlah wilayah. Ia menyebut banyak siswa dan orang tua yang berharap dapat merasakan manfaat dari program MBG.
“Kalau di Jakarta mungkin ramai penolakan (MBG). Namun, ketika saya berkeliling ke daerah pemilihan dan berbagai provinsi, saya bertemu dengan siswa serta masyarakat yang justru membutuhkan MBG,” kata Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
BACA JUGA:Anggota Komisi X DPR Minta Kebijakan Tidak Naik Kelas Dikaji Menyeluruh
BACA JUGA:Anggota DPR RI Isfhan Taufik Munggaran Dorong Percepatan Sekolah Rakyat di Cianjur
Andre menceritakan pengalamannya ketika mendampingi Presiden Prabowo meresmikan jembatan darurat di Sumatera Barat pada Desember 2025, setelah wilayah tersebut terdampak bencana alam. Saat itu, menurut Andre, sejumlah anak sekolah dasar menghampiri Presiden dan menyampaikan bahwa mereka belum menerima MBG serta berharap dapat memperoleh program tersebut.
Ia menilai pengalaman itu menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat di daerah perlu menjadi pertimbangan dalam mengevaluasi pelaksanaan dan keberlanjutan program. Andre juga menyebut masih terdapat sekolah dan orang tua di Sumatera Barat yang menantikan program tersebut. Karena itu, ia berpandangan bahwa evaluasi MBG perlu mempertimbangkan pemerataan penerima manfaat sekaligus kualitas layanan yang diberikan.
Meski mendukung keberlanjutan program, Andre mengakui pelaksanaannya masih memiliki kekurangan. Menurutnya, kekurangan tersebut harus dijadikan dasar untuk memperbaiki sistem penyelenggaraan, bukan diabaikan ataupun langsung dijadikan alasan untuk menghentikan program.
Andre secara khusus menyoroti kasus keracunan yang terjadi di sejumlah wilayah dalam pelaksanaan MBG. Ia menegaskan, insiden tersebut harus ditangani secara serius dan menjadi bahan evaluasi bagi Badan Gizi Nasional (BGN) serta seluruh pihak yang terlibat dalam penyediaan makanan.
BACA JUGA:Demi Dongkrak IPM, DPRD Cianjur Minta Anggaran Pendidikan dan Kesehatan Ditambah
BACA JUGA:Komisi I DPRD Cianjur Desak Pusat Danai SLF Sekolah
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan setiap dapur penyedia makanan memenuhi standar kebersihan, pengolahan, penyimpanan, dan distribusi pangan. Kepatuhan terhadap SOP harus menjadi perhatian utama untuk meminimalkan risiko yang dapat membahayakan penerima manfaat.
Andre juga menyinggung perlunya penindakan terhadap dapur penyedia MBG yang melanggar ketentuan operasional. Pengawasan, menurutnya, harus dilakukan secara konsisten agar setiap pelanggaran dapat diketahui dan segera ditindaklanjuti.
Ia mendukung pemanfaatan teknologi, termasuk kamera pengawas atau CCTV dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), untuk membantu memantau proses operasional dapur dan mendeteksi potensi pelanggaran.