Surat Izin Pelantikan Bupati dan Wabup Cianjur dari Kemendagri Turun, Ini Kata Herman Suherman

Cianjurekspres.net - Kementerian Dalam Negeri mempersilahkan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil untuk melaksanakan pelantikan pengambilan sumpah/janji Bupati dan Wakil Bupati Cianjur terpilih Herman Suherman-Tb Mulyana Syahrudin hasil Pilkada Serentak Tahun 2020. Kepastian izin pelaksanaan pelantikan tersebut diterima cianjurekspres.net dari sejumlah pihak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur yang mengirimkan PDF surat Kemendagri Nomor 131.32/3125/OTDA tertanggal 11 Mei 2021 yang ditujukan ke Gubernur Jawa Barat dan di tanda tangani Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik perihal pelantikan calon bupati/wakil bupati Cianjur hasil pilkada serentak tahun 2020. Surat dari Kemendagri tersebut menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2081/KU.12.01/PEM.OTDA tanggal 16 April 2021 hal pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Terpilih hasil Pilkada Serentak tahun 2020. Dimana dalam poin ke enam isi surat tersebut menjelaskan, sehubungan dengan hal tersebut, dipersilahkan Gubernur Jawa Barat untuk melaksanakan pelantikan pengambilan sumpah/janji Bupati dan Wakil Bupati Cianjur terpilih hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 sesuai akhir masa jabatan tanggal 18 Mei 2021 dan selanjutnya melaporkan hasil pelantikan kepada Menteri Dalam Negeri. Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman saat dikonfirmasi membenarkan perihal turunnya surat Kemendagri tersebut. "Betul, rencana hari Selasa 18 Mei habis masa jabatan. Diajukan ke Gubernur nanti terserah Gubernur, yang jelas dari Mendagri-nya sudah turun diajukan ke Gubernur untuk silahkan dilantik. Nah, kita tunggu kesiapan Pak Gubernurnya," ujar Herman saat dihubungi Cianjurekspres.net, Sabtu (15/5/2021). Meski surat dari Kemendagri sudah turun, Herman menyerahkan sepenuhnya terkait jadwal pelantikan dirinya dan Tb Mulyana Syahrudin kepada Gubernur Jawa Barat. "Harapannya, lebih cepat lebih baik. Sehingga program-program sejak awal bisa diprogramkan dulu visi misi dalam rangka meningkatkan IPM tahun pertama mana, tahun kedua mana, tahun ketiga mana. Itu harus diprogramkan, nanti dituangkan dalam RPJMD diusulkan ke DPRD dan dianggarkan tiap tahun sesuai kemampuan daerah," tandas Herman.(hyt)