Dua BUMD Bantah Nyaris Pailit

Cianjurekspres.net - Dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PT BPR Cianjur dan PT LKM Akhlakul Karimah yang akan mendapat penyertaan modal membantah saat ini dalam kondisi hampir pailit. Bahkan salah satunya mengklaim saat ini dalam kondisi cukup sehat, meski terdampak PPKM. Direktur Bisnis PT BPR Cianjur Deddi Herdadi, mengatakan dalam laporan pada awal Februari 2021, pihaknya melaporkan kondisi perusahaan berdasarkan penilaian OJK jika BUMD BPR Cianjur dalam kondisi sehat. Seiring penerapan PPKM, ungkap Deddi, BPR ikut terdampak dengan banyaknya angsuran nasabah yang macet. Namun kondisi keuangan dan pengelolaan masih di taraf cukup sehat. "Awal pandemi hingga Februari kemarin kita masih sehat, sekarang pun kondisinya masih di posisi cukup sehat. Jauh dari tidak sehat apalagi pailit," ucap dia saat ditemui Cianjur Ekspres di Jalan Siliwangi, kemarin (24/8). Tetapi Deddi menuturkan penyertaan modal diperlukan untuk mengembangkan BUMD, termasuk untuk menyukseskan program pemerintah dalam peningkatan sektor pertanian dan pengembangan BUMD Cianjur Sugih Mukti. "Sudah lama juga kita tidak mendapat penyertaan modal, dan untuk pengembangan terlebih mendukung sektor pertanian yang jadi program utama dari penyertaan modal tersebut tentunya perlu," kata dia. Senada, Direktur Utama PT LKM Akhlakul Karimah Dadan Sugilar, mengaku kondisi LKM saat ini kurang sehat karena banyak nasabah yang menunggak akibat PPKM. Tetapi dia membantah jika hampir pailit. "Kalau kurang sehat iya, tapi tidak sampai pailit. Hanya tetap butuh suntikan untuk menyehatkan kembali," ungkapnya. Dia mengatakan nasabah yang menungak rata-rata ialah pelaku UMKM dan penyedia jasa, sebab selama PPKM mereka tidak bisa menjalankan usaha secara maksimal dengan banyaknya pembatasan. Terkait penyertaan modal, menurut Dadan, nantinya akan dialokasikan untuk petani. Dirinya optimis program kerja dan penyaluran akan maksimal, lantaran petani juga memiliki sarana penjualan yang jelas, yakni melalui BUMD Sugih Mukti. "Persyaratannya juga akan dilakukan secara teliti, sehingga penerima memang tepat sasaran," kata dia. Menurutnya LKM juga akan berkoodinasi dengan dinas pertanian untuk mendata petani yang belum menerima bantuan, sehingga penyaluran pinjaman tidak tumpang tindih dengna program lain, baik dari pusat ataupun provinsi. "Nanti kan didata melalui dinas pertanian dan kelompok tani, pengawasnya nanti dari penyuluh. Bantuan pinjamannya juga diberikan secara berkala, sesuai kebutuhan petani. Tidak langsung seluruhnya diberikan, tapi bertahap supaya penggunannya juga tepat," pungkasnya.(bay/tts)