Cianjur Selatan Sangat Layak Jadi CDPOB

Cianjurekspres.net - Direktur Institut Pembangunan Jawa Barat (Injabar), Yogi Suprayogi Sugandi, menilai secara objektivitas Cianjur Selatan sangat layak menjadi Calon Daerah Persiapan Otonom Baru (CDPOB), meski berdasarkan hasil kajian Kapasitas Daerah skor atau nilainya masih berada di bawah angka minimal 400 sesuai Rancangan Peraturan Pemerintah. Hasil laporan akhir skor atau nilai kajian kapasitas daerah CDPOB Cianjur Selatan yang dipaparkan Injabar menunjukkan nilai 355. "Sebetulnya sekarang juga belum memenuhi poin ya, dalam artian ada beberapa hal yang terkait bukan masalah di Cianjur-nya sebetulnya, tapi instrumen dari Rancangan Peraturan Pemerintah Kementerian Dalam Negeri-nya yang belum selesai karena banyak instrumen yang error, ketika dimasukkan rumus itu error. Oleh karena itu bukan masalah ada ketersediaan data dan sebagainya tapi instrumen rancangan peraturan pemerintahnya yang bermasalah" ujar Yogi usai Expose Hasil Laporan Akhir Skor/Nilai Kajian Kapasitas Daerah (Kapasda) Calon Daerah Persiapan Otonom Baru (CDPOB) Cianjur Selatan di Pendopo Bupati Cianjur, Selasa (31/8). Yogi mengungkapkan, beberapa instrumen RPP yang tidak ada di daerah seperti data PDRB Industri per kecamatan. Dimana datanya di Badan Pusat Statistik (BPS) tidak ada, karena tidak semua kecamatan ada industri. Lalu hidrologi yang hampir di daerah semuanya tidak ada. "Mengukur air tanah ini datanya ada di Badan Informasi Geospasial (BIG) atau Energi Sumber Daya Mineral di Pemprov atau disini juga ada. Tapi mereka tidak punya data sumber air tanah. Paling tidak ada delapan (instrumen RPP). Paling menonjol air tanah, rata-rata air tanah itu gak ada datanya," katanya. "Tapi dari sisi objektivitas, saya melihat sangat sangat sangat layak (Jadi CDPOB-red) dibandingkan dengan daerah selatan yang lain," sambungnya. Saat ditanya apakah Cianjur Selatan bisa direkomendasikan menjadi CDPOB, Yogi mengatakan sangat bisa dibandingkan daerah-daerah lain. Kenapa? kalau dilihat dari indikasi-indikasi yang salah dari RPP bisa diabaikan karena semua daerah pasti sama. "Tapi ada nilai-nilai di daerah lain kecil, disini lebih besar tetapi kajian indikasinya sudah jelas meskipun belum sampai poin itu. Contohlah kita bandingkan Bogor Barat dan Bogor Timur. Bogor Timur itu kawasan industri besar, pertanian besar nilai saja 380 belum sampai ke 400," ucapnya. Yogi mengatakan, mungkin tahun ini Bogor Barat dan Bogor Timur sudah bisa direkomendasikan oleh Gubernur. "Kalau Cianjur Selatan mungkin tahun depan, nanti (rekomendasi-red) diserahkan ke DPR RI. Kalau DPRD (Provinsi-red) mungkin sekarang langsung bisa. Dari DPRD Provinsi baru ke pusat. Sangat layak," tandasnya. Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Cianjur, Asep Sopyan mengatakan, jika melihat hasil kajian akhir ternyata CDPOB Cianjur Selatan nilainya lebih tinggi dari CDPOB lainnya di Jawa Barat. Tapi kalau misalkan mengukur RPP angkanya masih kurang dari standar minimal 400. Sehingga referensi Injabar disamping pendekatan kapasitas daerah secara administrasi juga kapasitas politik. Terkait hal ini, Asep pun mendorong agar Pemerintah Provinsi dan DPRD Jabar segera melakukan persetujuan bersama terkait CDPOB Cianjur Selatan. "Kalau melihat Garut Selatan, Tasik Selatan, Sukabumi Utara sudah ada penetapan persetujuan bersama. Kalau standarnya RPP, tadi di bawah kita. Seharusnya Cianjur juga kita ingin secara politik ada persetujuan bersama juga," katanya. Asep mengungkapkan, secara politik kewajiban di Cianjur sudah selesai dan sekarang di provinsi. Pihaknya ingin secara politik, Gubernur dan DPRD Provinsi bisa menetapkan persetujuan bersama. "Pak Bupati dan DPRD Cianjur bisa mendorong secara politik juga ke DPRD Provinsi untuk memastikan Cianjur masuk memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi di tingkat provinsi," tuturnya. Sementara itu Wakil Bupati Cianjur, Tb Mulyana Syahrudin, mengapresiasi apapun hasil kajian dari Injabar. Jika hasilnya baik akan ada rekomendasi, apabila tidak baik ada kekurangan juga akan direkoemndasikan supaya ada perbaikan. "Kita terus mendorong kepada pemerintah pusat terhadap usulan (CDPOB Cisel-red) ini dan nanti keputusannya ada di pemerintah pusat yang penting kita sudah menyiapkan secara administrasi bahwa Cianjur Selatan ini sudah layak untuk dimekarkan," katanya. Mulyana menegaskan, perbaikan infrastruktur dan pembangunan lainnya di Cianjur Selatan, Utara dan sebagainya itu masuk dalam wilayah Kabupaten Cianjur dan itu akan dibangun. "Jadi tidak karena ada rencana pemekaran, namun demikian support untuk Cianjur Selatan harus dipersiapkan juga infrastrukturnya maka itu pasti ada dampak kepada persiapan pemekaran," pungkasnya.(hyt)