Bupati Cianjur Minta Dana Desa Dikelola Transparan dan Akuntabel

CIANJUR,CIANJUREKSPRES.DISWAY.ID - Bupati Cianjur Mohammad Wahyu Ferdian menegaskan pentingnya penguatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa agar pembangunan berjalan sesuai aturan dan terhindar dari persoalan hukum.

Hal itu disampaikan saat menghadiri Sosialisasi Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa yang digelar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI bersama Pemkab Cianjur di Ballroom  Hotel Le Eminence Palasari, Kecamatan Cipanas, Jumat 10 Juli 2026. Kegiatan tersebut diikuti seluruh camat, kepala desa, serta perangkat daerah se-Kabupaten Cianjur.

Menurut Wahyu, sosialisasi diperlukan karena latar belakang aparatur desa yang beragam sehingga pemahaman terhadap tata kelola keuangan harus diseragamkan.

"Kami ingin tata kelola anggaran, baik di tingkat kabupaten maupun desa, berjalan tertib administrasi. Dengan begitu aparatur desa dapat bekerja lebih tenang dan pembangunan berjalan optimal untuk masyarakat," katanya kepada wartawan, Jumat 10 Juli 2026.

BACA JUGA:Kejari Kedepankan Pencegahan Cianjur Penyimpangan Dana Desa Lewat Program Jaga Desa

BACA JUGA:Dana Desa 2026 Kabupaten Cianjur Sekitar Rp139 Miliar, Tertinggi Rp500 Juta dan Terendah Kisaran Rp200 Juta

Wahyu menambahkan, penguatan akuntabilitas tidak berhenti pada sosialisasi. Pemkab Cianjur akan melakukan pendampingan, monitoring, dan pengawasan agar pengelolaan dana desa sesuai ketentuan.

Ia menegaskan, setiap program yang dibiayai APBDes harus memiliki target dan hasil yang terukur sehingga manfaatnya dapat dievaluasi serta dipertanggungjawabkan.

"Setiap kebijakan harus memiliki output dan outcome yang jelas sehingga manfaatnya dapat dihitung, dievaluasi, dan dipertanggungjawabkan," kata Wahyu.

Sumber: