Lukmanul Hakim Tegaskan Data Adminduk Akurat dan Presisi Sangat Krusial

CIANJUR,CIANJUREKSPRES.DISWAY.ID - Data administrasi kependudukan (Adminduk) yang akurat dan presisi sangat krusial, bukan hanya untuk masyarakat namun juga bagi Pemerintah Pusat dan Daerah. Pasalnya, segala bentuk program maupun penyaluran bantuan ke depan akan terintegrasi melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). 

Persoalan ini diserap Anggota DPRD Kabupaten Cianjur dari Fraksi Partai Golkar, Lukmanul Hakim saat melakukan reses di Kampung Neglasari, Desa Cipanas, Kecamatan Cipanas. 

"Semua program pemerintah pusat atau daerah pasti terintegrasi dengan adminduk. Artinya, kalau adminduknya salah, maka data yang akan di ambil untuk merumuskan kebijakan pun pasti sasarannya tidak valid atau presisi," katanya dalam keterangan tertulisnya.

BACA JUGA:Pemkab Cianjur Sosialisasikan Pemindahan Pedagang Bomero Citywalk ke Pasar Induk

BACA JUGA:Peringati Harhubnas 2025, Dishub Cianjur Gelar Perlombaan Hingga Bakti Sosial

BACA JUGA:Balita di Cianjur Ditemukan Tewas Tenggelam di Kolam Ikan

Menurutnya, administrasi kependudukan adalah faktor utama dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah. Tanpa data kependudukan yang akurat dan mutakhir, banyak program tidak akan tepat sasaran dan efisien. Seperti program dari Pemerintah Pusat yang meliputi bantuan sosial PKH, BPNT, BLT, subsidi listrik dan BBM. Kemudian KIP, KIS, JKN (BPJS). 

"Semua mengandalkan data adminduk, terutama Nomor Induk Kependudukan (NIK) agar bantuan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih," ucap pria yang akrab disapa Kang Lukman tersebut. 

Di sisi lain, administrasi kependudukan digunakan pemerintah untuk menentukan lokasi program bantuan sosial, serta menyusun kebijakan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lainnya.

"Di lapangan itu banyak yang tidak sinkron, antara nama di KK dengan nama di KTP. Ada juga nomor NIK tidak sinkron antara yang di KTP dan di KK. Ini kan persoalan yang dianggap sepele, tapi sebetulnya nanti akan berdampak ke masyarakat itu sendiri," jelas Kang Lukman yang duduk di Komisi I. 

Lebih lanjut dia mengatakan, dalam konteks daerah berkaitan indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Cianjur yang selalu berada di bawah kabupaten/kota lain di Jawa Barat juga menjadi persoalan. Kang Lukman menilai, data adminduk yang akurat dan presisi juga memegang peranan penting, khususnya pada indikator pendidikan. 

"Dari sudut pandang adminduk, ada faktor yang mempengaruhi. Salah satunya data di kolom pendidikan masih banyak yang di isi pendidikan SD/sederajat, padahal ada fakta bahwa sudah lulus SMU/SMK sederajat, karena banyak data yang seperti ini, akhirnya berdampak kepada data Rata Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), sehingga terpotret Cianjur di bawah kabupaten lainnya," tegas wakil rakyat daerah pemilihan (dapil) III meliputi Kecamatan Pacet, Cikalongkulon, Cipanas dan Sukaresmi. 

Kang Lukman pun mengajak dan mengingatkan masyarakat untuk cermat memperbaiki atau mengupdate data adminduk seperti KK, KTP, akta lahir dan lainnya. Termasuk mendorong pelayanan perekaman dan pencetakan di Kecamatan Pacet untuk dimanfaatkan masyarakat. 

"Dalam masa reses ini, kami sebagai anggota DPRD dari Fraksi Golkar di instruksikan oleh pengurus partai di semula level, baik pusat, provinsi, atau kabupaten/kota untuk terjun ke masyarakat mendengarkan aspirasi serta memperjuangkannya. Golkar Sebagai partai pendukung dan penopang pemerintahan Presiden Prabowo, kami berkewajiban mengawal dan mengeduksi masyarakat akan pentingnya program strategis buat masyarakat," pungkasnya.

Sumber: