Di Usia ke- 344, Cianjur Masih Termiskin

Di Usia ke- 344, Cianjur Masih Termiskin

Cianjurekspres.net - Memasuki usianya yang ke- 344, Kabupaten Cianjur masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan. Salah satu yang urgen yang hingga saat ini masih membayangi siapapun pemimpin Cianjur adalah masalah kemiskinan dan pengangguran. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cianjur menilai, bahwa angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Cianjur dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang begitu signifikan. Peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran tersebut, lantaran adanya beberapa faktor penyebab. Di antaranya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), mulai dari pendidikan, kesehatan, pengeluaran dan lainnya. Koordinator Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Cianjur, Warji Permana, mengatakan, angka kemiskinan berdasarkan data yang ada di BPS Cianjur bersifat makro. Namun berdasarkan hasil survei secara langsung yang dilakukan BPS jika dibandingkan dengan tahun 2019, mengalami kenaikan yang begitu signifikan. Hal tersebut ditambah dengan data di tahun 2020. "Kalau dilihat dari sisi jumlah, angka kemiskinan di Cianjur sejak tahun 2019, hingga tahun 2020 mengalami kenaikan yang signifikan. Sedangkan untuk tahun 2021 masih berjalan. Namun yang pasti angka kemiskinan di Cianjur ini meningkat drastis," kata Warji belum lama ini saat ditemui di ruang kerjanya dilansir dari Harian Umum Cianjur Ekspres. Menurutnya, di tahun 2020, angka kemiskinan di Cianjur sangat mendominan terlebih adanya pandemi Covid-19. Yang menunjang kemiskinan diantaranya angka pengangguran bertambah, warga miskin bertambah, ditambah lagi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus melemah. "Adapun angka kemiskinan berdasarkan data di tahun 2019 kurang lebih 207.071 jiwa dan di tahun 2020 naik menjadi 234.584 jiwa. Hal tersebut ditambah lagi karena adanya pandemi covid-19," kata Warji. Warji mengatakan, untuk angka terakhir di tahun 2021 BPS belum bisa merilis angka survei terbaru, karena masih dilakukan survei sosial ekonomi nasional (susenas) namun berdasarkan hasil sementara. "Saya sih pesimistis kalau angka kemiskinan di Cianjur sekarang ini bisa turun, namun yang pasti angka kemiskinan di Cianjur saat ini masih berada di tingkat paling atas," terangnya. Menurutnya, angka kemiskinan berdasarkan hasil survei BPS mendominasi ada di wilayah Cianjur selatan, karena mendominasi sektor pertanian. Hal tersebut lantaran Cianjur selatan berada jauh dari daerah industri selain itu dilihat dari sisi penghasilan jika dibandingkan sektor industri tentunya berada dibawah. "Cianjur Selatan itu didominasi oleh pertanian, jika dilihat dari sisi penghasilan tentunya berada dibawah, selain itu jika dilihat dari sisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian di Cianjur itu mendominasi dengan capaian lapangan usahanya mencapai 32 persen artinya tingkat kesejahteraannya masih berada di bawah," jelasnya. Dikatakan Warji, jumlah penduduk di Kabupaten Cianjur berdasarkan data yang ada di Badan Pusat Statistik Cianjur tahun 2019 sebanyak 2.263.072 jiwa dan tahun 2020 sebanyak 2.264.328 jiwa. Sedangkan angka kemiskinan di tahun 2019 sebanyak 207,071 jiwa dan tahun 2020 sebanyak 234,584 jiwa. Untuk hitungan persentase penduduk miskin di Kabupaten Cianjur ada 9,15 % untuk tahun 2019, sedangkan untuk tahun 2020 10,36%. Adapun Rata-rata mereka warga miskin yang memiliki penghasilan di bawah garis kemiskinan tahun 2019 berada di Rp350.7600. Sedangkan untuk 2020 sebesar Rp371.699, dengan selisih kisaran 27.513 orang. "Artinya bukan ada penurunan, melainkan ada peningkatan jumlah penduduk miskin di Cianjur," katanya. Selain itu lanjut Warji, untuk jumlah pengangguran di Kabupaten Cianjur di tahun 2019 mencapai 105.125 orang, di tahun 2020 kurang lebih 131.016 orang dengan selisihnya kisaran 25.891 orang. Warji mengatakan, jika membahas tentang IPM tentunya ada beberapa point diantaranya, pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran per kapita. "Dari sisi pendidikan sendiri ada dua komponen, yakni harapan lama sekolah, dan rata-rata lama sekolah. Sedangkan kesehatan, bicaranya lama hidup," paparnya. Pengentasan Kemiskinan Masih Andalkan Program Pusat Pemerintah Kabupaten Cianjur mengakui masih mengandalkan bantuan program dari pemerintah pusat untuk mengentaskan kemiskinan di Cianjur. Lalu sejauh mana keterpihakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Cianjur untuk menangani kemiskinan yang grafiknya kian meroket tersebut. Bupati Cianjur Herman Suherman berjanji, akan mengentaskan kemiskinan di Cianjur dan akan lebih difokuskan ke Indeks Pembangunan Manusia (IPM). "Jadi, Pemkab Cianjur akan lebih fokus ke IPM untuk penanganan kemiskinan," kata Bupati Cianjur Herman Suherman saat dimintai konfirasi terkait uapaya pengentasan kemiskinan. Bupati Cianjur Herman mengatakan, ia lebih memilih ke IPM. Pasalnya ada beberapa yang perlu ditangani, mulai dari pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran perkapita. "Kenapa lebih fokus ke IPM, karena salah satu pondasi agar masyarakat Cianjur ini lebih melek akan pendidikan sehingga akan terbangun dan muncul ide-ide kreatif, sehingga bisa memenej pengeluaran dan pemasukan," ujarnya. Herman mengatakan, agar terciptanya dan atau mengatasi kemiskinan tentunya semua lini sektoral harus bergerak. "Tidak hanya satu lembaga saja agar kemiskinan ini bisa teratasi, ayo semua sama-sama bergerak. Kalau ada atau melihat warga yang tidak mampu cek kerumahnya, lakukan pendataan lalu segera tangani," kata Herman. Herman mengatakan, jika IPM ini bisa dibangkitkan maka, ketika melihat rakyat miskin maka semua cepat bergerak, lihat apakah punya anak yang masih sekolah, dan atau kesehatannya perlu dibantu. "Jadi, semua ini agar terlaksana atau bisa mengentaskan kemiskinan maka harus sama-sama ikut andil dan atau gotongroyong. Sehingga sedikit demi sedikit kemiskinan di Cianjur ini akan tertangani," jelasnya. Selain itu Herman pun tak menampik untuk memuluskan program kemiskinan tersebut, masih menggunakan program bantuan dari pemerintah pusat, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan program Rutilahu. "Kalau memang warga ini benar-benar miskin dan tak punya kebutuhan sehari-hari maka ada BPNT, sekolah tak punya biaya ada PKH, rumahnya atau tak layak huni maka ada program rutilahu, dan kalau memang tak punya kegiatan untuk menghasilkan uang kita bantu di bidang pertaniannya," paparnya. Sementara itu berdasarkan data dari Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cianjur, ada sebanyak 53.582 keluarga penerima manfaat (KPM) di Cianjur yang menerima bantuan sosial tunai (BST). Sedangkan untuk jumlah penerima Bantuan Pangan Nontunai sebanyak 176.070 orang. Kepala Seksi (Kasi) Pemberdayaan Keluar dan Masyarakat Miskin Dinsos Kabupaten Cianjur, Eli Yuliyana mengatakan, bantuan sosial yang diturunkan ke masyarakat miskin Kabupaten Cianjur dengan dana APBD itu bansos terkait dampak Covid-19-19 tahap I dan 2 tahun 2020. "Untuk bantuan PKH dan BPNT serta BST itu dari Kementerian Sosial," ujarnya kepada Cianjur Ekspres, saat dihubungi melalui telepon seluler, kemarin. Ia mengatakan, untuk BST pembayaranya di Kantor Pos. "Jumlah penerima BST ada sebanyak 53.582, dan jumlah penerima BPNT sebanyak 176.070," singkatnya. (tim redaksi)

Sumber: