Disuruh Dewan Ambil Data, Dinsos Cianjur Gak Balik Lagi ke Rapat Sembako

Cianjurekspres.net - Komisi D DPRD Kabupaten Cianjur meminta perwakilan Dinas Sosial untuk pulang mengambil data penerima manfaat program sembako. Namun hingga rapat selesai, perwakilan Dinsos tersebut tidak kembali lagi. "Jadi, kemarin kami dari DPRD Komisi D Kabupaten Cianjur, memanggil Sekda, BRI, Dinas Sosial, dan Bulog sub Dirve Cianjur," kata Ketua Komisi D Sahli Saidi, Senin (9/3/2020). Sahli mengatakan, pada saat rapat akan dimulai pihaknya mencoba terlebih dahulu menanyakan perihal kesiapan data yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Cianjur. Dalam hal ini yakni data penerima manfaat dan juga yang tidak menerima manfaat dari program Kemensos. "Setelah kita pertanyakan data lengkapnya ke pihak Dinsos, ternyata tidak bisa menunjukan apa yang saya tanyakan. Akhirnya saya suruh pulang balik bawa data lengkap, tapi kenyataannya hingga rapat ini berakhir, Dinsos tak kembali untuk bawa data tersebut," katanya. Akhirnya yang tidak mengikuti rapat pembahasan program sembako di antaranya, Sekda, dan Dinas Sosial. Sedangkan untuk BRI dan Bulog hadir dalam rapat pembahasan program bantuan sembako. Sahli pun mengingatkan Dinas Sosial Cianjur agar benar-benar akurat terkait persoalan data. Berapa banyak warga yang tidak menerima dan berapa yang menerima bantuan dari pemerintah baik daerah maupun pusat. Yakni salah satunya program dari Kemensos, yaitu bantuan sembako bagi warga miskin. "Saya tanya data berapa banyak warga yang terdata untuk mereka yang tidak menerima, dan alasannya kenapa Dinsos tidak bisa menjawab," paparnya. Menurutnya, fungsi pemerintah itu sudah sangat jelas. Yakni memberikan pelayanan semaksimal mungkin bagi masyarakat baik itu yang ada di perkoraan, dan juga di sudut perkampungan. "Jangan hanya gara-gara warga miskin ini tidak mempunyai identitas jelas seperti KK ataupun KTP, lantas haknya tidak sampai ke warga miskin itu. Harusnya bisa jemput bola apabila ada masyarakat yang benar-benar kesulitan membuat indentitasnya itu memang fungsi pemerintah," ujarnya. "Jangan ketika ditanya alasan Dinsos itu tidak punya data, atau yang lainnya," sambungnya. Sementara itu terkait dengan Bank BRI dan Bulog sub Dirve Cianjur, menurut Sahli untuk menjelaskan teknis dilapangan. Seperti keberadaan bank BRI di program bantuan sembako ini untuk memberikan kemudahan, dalam bertransaksi dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ke pihak agen e-Warong. Sedangkan dari Bulog sendiri, Dewan khususnya Komisi D berharap, untuk pengadaan beras kedepan di satu pintukan ke Bulog. "Kenapa saya minta Bulog untuk menyiapkan beras premium untuk pasokan bantuan sembako, karena selama ini masyarakat tahu, bahwa beras kualitas jelek itu dari Bulog. Padahal jelas-jelas Bulog belum melakukan pengiriman beras ke agen e-Warong untuk bantuan sembako," tandasnya. Wakil Pimpinan Bulog sub Dirve Cianjur Mita Aryani mengatakan, hasil rapat bersama anggota DPRD Kabupaten Cianjur dari Komisi D lebih ke pembahasan kekurangan-kekurangan dari Dinas Sosial Kabupaten Cianjur. Adapun permintaan Dewan untuk pengadaan bahan sembako pada program bantuan Kemensos, pihaknya mengaku belum siap jika harus semua di kaper oleh Bulog. "Kalau harus semua dari Bulog, sepertinya kita belum siap. Karena memang tufoksinya bahwa bulog ini lebih fokus di pengadaan beras saja, kalau nanti dari pihak agen e-Warong siap bekerjasama dengan kita paling hanya beras saja," pungkasnya.(*)

Sumber: