Disnakertrans Akan Sampaikan ke Kemenaker Terkait Penolakan Permen Nomor 2 Tahun 2022 oleh Buruh

cianjurekspres.net - Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten (Disnakertrans) Kabupaten Cianjur, Endan Hamdani mengatakan, pasca terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI nomor 2 tahun 2022 mulai banyak yang memprotes terlebih dari para Serikat Buruh di Cianjur. Endan mengatakan, jika dirinya akan kembali menyampaikannya ke para pejabat di lingkungan Kemenaker bahwa dengan munculnya Permenaker nomor 2 tahun 2022 mulai menuai protes terutama dari kalangan buruh. "Susah banyak yang datang ke Kantor Dinas Ketenagakerjaan khususnya dari kaum buruh," kata Endan, Selasan (15/2). Untuk itu Endan mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSK) Cianjur. "Ya, kalau buruh mau mengadakan aksi unjuk rasa ke Dinas Ketenagakerjaan dan BPJSK di daerah tidak akan nyambung karena bukan pembuat aturan. Kami di daerah ini hanya menjalankan regulasi dari pemerintah pusat," jelasnya. Menurutnya, yang akan melakukan aksi unjuk rasa di Cianjur yakni sasarannya Disnakertrans dan BPJSK dari salah satu serikat buruh di Cianjur yang memang mendapatkan instruksi dari pusatnya. "Paling juga kami akan kembali menyampaikan ke pusat, kalau di daerah juga sudah mulai bereaksi dengan adanya Permenaker nomor 2 tahun 2022," ujarnya. Sebenarnya lanjut Endan, yang namanya JHT memang sepatutnya diambil nanti dimasa tua. "Yang namanya JHT, itukan singkatan jaminan hari tua. Meski tidak bisa diambil sama yang bersangkutan ada ahli warisnya," tandasnya. Sebelumya, Ketua DPC Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Cianjur Hendra Malik mengatakan, dalam aturan sebelumnya, Presiden Jokowi memerintahkan Menaker untuk membuat aturan agar JHT buruh yang ter-PHK dapat diambil setelah satu bulan di PHK. "Padahal sudah jelas-jelasnya Presiden Jokowi menginginkan Menaker untuk membuat aturan agar JHT buruh yang di PHK bisa mengambil setelah satu bulan di PHK," pungkasnya.(yis/sri)

Sumber: