DPR Minta Penataan Guru Honorer Rampung sebelum Rekrutmen Baru

DPR Minta Penataan Guru Honorer Rampung sebelum Rekrutmen Baru

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, dalam Forum Aliansi Guru dan Tenaga Kependidikan Nasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/2026). (Foto: dpr.go.id)--

JAKARTA,CIANJUREKSPRES.DISWAY.ID - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta pemerintah menuntaskan penataan guru honorer sebelum membuka rekrutmen baru. Menurutnya, langkah itu penting agar kebutuhan guru sesuai dengan kondisi riil di lapangan dan tidak memunculkan persoalan baru.

Pernyataan tersebut disampaikan Cucun usai bertemu Forum Aliansi Guru dan Tenaga Kependidikan Nasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/2026).

Menurutnya, saat ini pemerintah masih melakukan pemetaan kebutuhan guru melalui inventarisasi jumlah sekolah, termasuk evaluasi sekolah yang akan digabung (merger). Hasil pemetaan tersebut nantinya menjadi dasar dalam menentukan jumlah guru yang benar-benar dibutuhkan di seluruh Indonesia.

"Kita harus justru menjaga tentang tata kelola ini, jangan sampai ini baru selesai satu muncul lagi permasalahan. Ada guru honorer yang harus diselesaikan yang selama ini direkrut di daerah. Ini yang harus sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah," ujarnya.

BACA JUGA:Komisi III Dukung Polri Usut Tuntas Dugaan Korupsi Batu Bara

BACA JUGA:Puan Dorong Kemitraan Indonesia-India Beri Manfaat Nyata bagi Kesejahteraan Rakyat

Cucun menjelaskan, setelah kebutuhan guru dipastikan, pemerintah baru dapat menentukan mekanisme pengangkatan, baik melalui seleksi PPPK maupun skema lain sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, status guru honorer dapat diselesaikan secara bertahap hingga tidak lagi menyisakan persoalan di daerah.

"Jumlah sekolah ini lagi betul-betul diinventarisir. Kemudian turun kebutuhan gurunya sampai berapa yang pasti. Nanti dilakukan seleksi, diangkat, sehingga tidak ada lagi status honorer kalau memang sudah sesuai dengan kebutuhannya," jelas Politisi Fraksi PKB tersebut.

Cucun menambahkan, hasil pemetaan tersebut juga akan menjadi dasar penyusunan kebutuhan anggaran pemerintah pada APBN Tahun Anggaran 2027.

"Kita justru menunggu dalam bulan-bulan ini sampai akhir Juli. Kalau diputuskan harus direkrut sekarang, kan nanti harus disiapkan anggarannya di Kem PPKF untuk anggaran APBN 2027," pungkasnya. (dpr.go.id)

Sumber: