Legislator Minta Platform Digital Perkuat Perlindungan Hak Cipta

Legislator Minta Platform Digital Perkuat Perlindungan Hak Cipta

Anggota Baleg DPR RI Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga. (Foto : dpr.go.id)--

JAKARTA,CIANJUREKSPRES.DISWAY.ID - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mendorong penguatan tanggung jawab platform digital atau aplikator perdagangan daring dalam mencegah peredaran produk yang diduga melanggar hak cipta. Langkah tersebut menjadi salah satu poin yang didorong dalam pembahasan revisi Undang-Undang tentang Hak Cipta guna memberikan perlindungan lebih kuat bagi para pencipta karya.

Anggota Baleg DPR RI Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga mengatakan, dalam rangkaian pembahasan RUU tersebut, Baleg telah melakukan sejumlah rapat dengar pendapat (RDP) dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi aplikator perdagangan daring. Dalam pembahasan itu, Baleg menekankan pentingnya kewajiban platform untuk melakukan seleksi terhadap barang yang diperdagangkan melalui layanan mereka.

Menurutnya, selama ini masih ditemukan produk di berbagai aplikasi jual beli daring yang diduga merupakan hasil pemalsuan karya anak bangsa, baik dari segi corak, warna, maupun bentuk karya lainnya. Kondisi tersebut berpotensi merugikan pencipta yang tidak memperoleh pengakuan maupun manfaat ekonomi atas penggunaan karyanya.

“Dalam undang-undang ini kami dorong aplikator punya tanggung jawab terhadap barang dagangan mereka. Mereka harus menyeleksi seluruhnya tanpa kecuali agar tidak merugikan para pencipta dan setiap pencipta harus mendapat royalti dari tindakan jual beli tersebut,” ujar Umbu dalam wawancara dengan TVR Parlemen di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 16 November 2026.

BACA JUGA:Komisi III DPR Minta Kapolri Terapkan Pasal Makar terhadap Tersangka Penyadapan dan Akses Ilegal

BACA JUGA:Sudding Nilai Pengunduran Diri Gibran Lebih Elegan daripada Dimakzulkan

Ia menegaskan, tanggung jawab platform digital perlu dirumuskan secara tegas dalam revisi UU Hak Cipta. Dengan demikian, aplikator tidak hanya berperan sebagai perantara transaksi, tetapi juga memiliki kewajiban untuk memastikan produk yang diperdagangkan tidak melanggar hak kekayaan intelektual pihak lain.

Baleg juga mendorong adanya konsekuensi bagi platform yang tidak menjalankan kewajiban tersebut. Umbu menyebut pemerintah, melalui kementerian terkait, perlu mengambil tindakan apabila aplikator membiarkan praktik perdagangan yang merugikan pencipta dan masyarakat.

“Kalau aplikator tidak menjalankan kewajiban, pemerintah dirugikan, negara dirugikan, masyarakat pencipta dirugikan. Maka dari pemerintah dan Komdigi nanti kita sarankan aplikator-aplikator tersebut akan ditegur, bila perlu diblokir,” tegas politisi dari fraksi Golkar tersebut.

Umbu berharap pengaturan tersebut dapat menjadi bagian penting dari pembaruan regulasi hak cipta, sehingga perkembangan ekonomi digital berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap karya intelektual masyarakat. Baleg pun menargetkan pembahasan RUU Hak Cipta dapat diselesaikan pada tahun ini. (dpr.go.id)

Sumber: