Sudding Nilai Pengunduran Diri Gibran Lebih Elegan daripada Dimakzulkan

JAKARTA,CIANJUREKSPRES.DISWAY.ID - Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding, menilai keputusan Gibran Rakabuming Raka untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden merupakan langkah yang tepat. Sikap tersebut dinilai berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Gibran tidak sah.

“Saya kira yang bersangkutan lebih elegan menyatakan mundur seperti ini daripada diberhentikan secara tidak hormat lewat impeachment atau pemakzulan, apalagi suara DPR juga sudah bulat soal Hak Menyatakan Pendapat (HMP),” kata Sarifuddin Sudding dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Seperti diketahui, Gibran memutuskan mengundurkan diri menyusul polemik dokumen pendidikannya yang menjadi syarat dalam pencalonan di Pilpres. Setelah menyampaikan mundur kepada Presiden Prabowo, Gibran hari ini memberikan langsung surat pengunduran dirinya ke MPR RI.

Gibran datang ke kompleks parlemen untuk memberikan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR hanya 2 jam sebelum dilaksanakannya Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda pembacaan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk pemakzulan Gibran yang dianggap sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wapres.

BACA JUGA:Pembahasan RUU Perampasan Aset Masuki Tahap Akhir, Ratusan DIM Rampung

BACA JUGA:Rikwanto Usulkan Batas Waktu 60 Hari untuk Proses Peradilan Perampasan Aset

Usulan soal HMP sendiri telah ditandatangani oleh 120 anggota dewan dari delapan atau seluruh fraksi yang ada di DPR dan akan dibawa ke Rapat Paripurna untuk diputuskan. Namun karena Gibran sudah mengundurkan diri, usulan soal HMP dibatalkan sehingga Rapat Paripurna DPR pun dibatalkan digelar.

“Karena Gibran sudah mengundurkan diri, kita ikuti aturan MPR. Dan sesuai Pasal 134 Peraturan MPR Nomor 1 tahun 2024, pimpinan MPR wajib segera menggelar rapat gabungan karena tidak boleh terjadinya kekosongan wakil presiden dalam waktu lama,” papar Sudding yang juga merupakan Ketua Fraksi PAN MPR ini.

Adapun Sudding menjadi salah satu Anggota DPR yang memulai dorongan soal usul HMP pemakzulan Gibran. Ia juga menjadi satu-satunya anggota Fraksi PAN yang memberikan tanda tangan dalam usulan HMP.

Menurut Sudding, usulan HMP atau proses pergantian Wapres di MPR merupakan hal mendesak mengingat Gibran sudah tidak lagi memiliki legitimasi hukum dengan adanya putusan MA, yang juga didukung oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya.

BACA JUGA:Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri, Sejumlah Fraksi DPR Desak RUU Penyadapan Segera Dibahas

BACA JUGA:PAN Cianjur Luncurkan Program Panen Cuan, Pedagang Kecil Disuntik Modal Rp500 Ribu

“Ini tentang persoalan ketatanegaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang diamanatkan dalam konstitusi kita,” ungkap Sudding.

Ditambahkan Sudding, keputusan Gibran mengundurkan diri juga dapat menjaga stabilitas politik. “Karena mungkin saja kalau HMP jadi digulirkan, Gibran bukan hanya diberhentikan sebagai Wapres tapi juga harus menghadapi konsekuensi hukum atas rekomendasi HMP DPR,” jelasnya.

Sumber: