CIANJUREKSPRES.DISWAY.ID - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta daerah mengembangkan inovasi dengan pendekatan amati, tiru, dan modifikasi (ATM).
Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo mengatakan upaya ini dilakukan guna mempercepat pembangunan di daerah dan meningkatkan daya saing daerah.
"Kita tidak lagi memulainya [pengembangan inovasi] dari era baru, tetapi kita memiliki strategi ATM yakni amati, tiru, dan modifikasi dari daerah lain. Catatannya kemudian adalah sesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah," kata Yusharto dalam keterangannya di Jakarta, Kamis 23 Mei 2024.
Terkait pendekatan ATM tersebut, dia membeberkan bahwa pihaknya memiliki aplikasi Tuxedovation yang memuat beragam data inovasi.Aplikasi ini bisa menjadi acuan bagi daerah untuk menumbuhkan ekosistem inovasi di wilayahnya secara lebih efektif dan efisien.
BACA JUGA:Mendagri Tekankan Kontribusi Penting Pemda Dukung Pengelolaan Air pada Pertemuan LRG WWF ke-10
"Tuxedovation kita memiliki sekitar 14 ribu data inovasi, ada beberapa di antaranya bisa diterapkan di daerah-daerah yang lain, (khususnya) yang mengalami kesulitan karena resources internal yang terbatas," jelasnya.
Demi pengembangan inovasi dengan pendekatan ATM yang lebih baik, Yusharto menegaskan pihaknya bersedia membantu Pemda dengan menyediakan berbagai bentuk asistensi.
Hal itu mulai dari pelatihan, bimbingan teknis, dan penyediaan platform untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman antardaerah.
"Kami berkomitmen untuk membantu daerah dalam mengidentifikasi inovasi yang dapat diadopsi dan dimodifikasi sesuai kebutuhan Pemda masing-masing," tambah Yusharto.
Lebih lanjut, pembinaan inovasi daerah akan difokuskan pada daerah yang kurang inovatif maupun yang masih berpredikat tidak dapat dinilai.Kegiatan pembinaan bersifat lintas K/L yang pada tahun 2024 akan dilaksanakan di 5 wilayah meliputi Kota Medan, Kabupaten Badung, Kota Kupang, Kota Jayapura, dan Kota Makassar.
"Pembinaan yang dilakukan dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergisitas lintas kementerian dan lembaga pemerintahan non-kementerian dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah," ungkapnya.
Selain itu, Yusharto juga mengajak akademisi, sektor swasta, dan masyarakat untuk berkolaborasi dalam mengembangkan inovasi daerah. Upaya tersebut diyakini dapat memperkaya proses inovasi dan memastikan keberlanjutan inovasi tersebut.
"Daerah (perlu) berkoordinasi dengan perguruan tinggi. Kami harap kerja sama dengan Unhas (Universitas Hasanuddin) misalnya tetap dibina dan ditingkatkan, agar daerah-daerah di Provinsi Sulawesi Selatan mendapatkan manfaat dari keberadaan inovasi," pungkas dia.