DPR Nilai Korban Judi Online Tak Bisa Serta Merta Dapat Bansos

Senin 17-06-2024,17:30 WIB

Editor : Dede Sandi Mulyadi

CIANJUREKSPRES.DISWAY.ID - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka menilai korban judi online tidak bisa serta merta atau begitu saja mendapatkan bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.

Diah dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin, mengatakan korban judi online yang berhak menerima bansos adalah mereka yang identitasnya tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). "Artinya, data DTKS itu ada parameter pengukurnya, parameter kemiskinan. Nah, nanti dimasukkan saja ke sistem DTKS apakah masuk atau tidak," kata dia. BACA JUGA:Menhub Targetkan Nusantara Airport Bisa Dipakai untuk HUT RI di IKN Hal tersebut ia sampaikan sebagai tanggapan atas wacana mengikutsertakan korban judi online sebagai penerima manfaat dana bantuan sosial yang dikelola oleh Kementerian Sosial. "Silakan saja korban (judi online) apakah masuk atau tidak ya silakan masuk ke dalam proses verifikasi DTKS. Misalnya, jatuh miskin butuh bantuan, kemudian masuk kriteria kemiskinan itu lain, tapi bukan variabel kalah judi online menentukan masuk DTKS, tidak bisa," ujarnya. Berikutnya, Diah pun menilai dibandingkan memberi bantuan sosial, hal yang lebih penting untuk dilakukan terkait judi online adalah langkah mengatasinya. BACA JUGA:Menhub: Tamu VIP untuk HUT RI di IKN Harus Pakai Kendaraan Listrik "Karena orang ada yang ketipu, ya, banyak kalau bicara kriminal banyak. Jadi yang penting itu, judi online-nya yang diatasi, sumbernya," kata dia. Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis (13/6), menegaskan bahwa praktik judi baik secara langsung maupun online, dapat memiskinkan masyarakat, sehingga kalangan tersebut kini berada di bawah tanggung jawab kementerian yang ia pimpin. Muhadjir mengaku telah melakukan banyak advokasi untuk korban judi online, bahkan memasukkan mereka dalam DTKS sebagai penerima bantuan sosial. BACA JUGA:Menkominfo Siapkan Pertemuan dengan Google untuk Berantas Judi Online "Kemudian mereka yang mengalami gangguan psikososial, kita minta Kementerian Sosial (Kemensos) untuk turun melakukan pembinaan dan memberi arahan," kata Muhadjir. Presiden Joko Widodo juga telah membentuk Satgas Pemberantasan Judi Online melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring yang terbit di Jakarta, 14 Juni 2024. Satgas tersebut dipimpin Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto didampingi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy sebagai Wakil Ketua Satgas, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie sebagai Ketua Harian Pencegahan, dan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong sebagai Wakil Ketua Harian Pencegahan.*

Tags : #judi online #judi #dtks #bantuan sosial (bansos)

Kategori :

DPR Nilai Korban Judi Online Tak Bisa Serta Merta Dapat Bansos

Terkait

Berantas Judol, HP Satpol PP Kabupaten Cianjur Dirazia

Menteri UMKM: Judi Online Penyebab Menurunnya Daya Beli Masyarakat

Langkah Tegas Perangi Judi Online, BRI Blokir Lebih Dari 3 Ribu Rekening

Menkomdigi Pastikan Rekening Bank Pelaku Judi Online Akan Diblokir

Polres Cianjur Intensifkan Pencegahan Judol di Kalangan Pelajar

Terpopuler

Pohon Tumbang Timpa Kelas SDN Sukasari Campaka, Enam Siswa Terluka

Kemendikdasmen Libatkan Sekolah Swasta Dalam SPMB

Estimasi Kuota Haji Kabupaten Cianjur Capai 1.306 CJH

Pemerintah Resmi Ganti Sistem PPDB Menjadi SPMB

Material Longsor Timpa Angkutan Umum di Jalan Raya Puncak

Terkini

Pasar Ciranjang Cianjur Miliki Mesin Pencacah Sampah Organik Berkapasitas 1,5 Ton

Warga Desa Waringinsari Minta Pemkab Cianjur Bantu Perbaiki Saluran Air

Estimasi Kuota Haji Kabupaten Cianjur Capai 1.306 CJH

Material Longsor Timpa Angkutan Umum di Jalan Raya Puncak

Kemendikdasmen Libatkan Sekolah Swasta Dalam SPMB