Gubernur Jabar Copot Kepala SMAN 6 Depok

DEPOK,CIANJUREKSPRES.DISWAY.ID - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menonaktifkan Kepala Sekolah SMAN 6 Depok atas pelanggaran prosedur karyawisata dan tuduhan pungutan liar kepada orang tua siswa.  

Hal itu dikemukakan Dedi saat ditanya terkait kebijakannya di hari pertama sebagai gubernur, usai dilantik Presiden Prabowo Subianto.  

"Saya langsung kerja, hari ini juga langsung kerja. Hari ini sudah ada keputusan tentang penonaktifan kepala SMA Negeri 6 Depok," kata Dedi di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis 20 Februari 2025.

Dikatakan Dedi, oknum kepala sekolah itu diketahui melanggar Surat Edaran Pj Gubernur terkait larangan siswa berpergian ke luar Provinsi Jabar.  

BACA JUGA:Pemprov Jabar: Ada Tawaran Pengelolaan TPAS Sarimukti Dari SCGBACA JUGA:Keluarga Mantan Gubernur Jabar Sambut Baik Gedung Pakuan untuk Publik

Selain itu, Dedi juga mengutus tim inspektur untuk mendalami laporan seputar pungutan liar yang membebani para orang tua siswa di sekolah tersebut.

"Ini salah satu bagian yang akan kita benahi, dan hari ini juga sudah diperintahkan inspektur untuk memeriksa apakah di sekolah itu ada pungutan-pungutan di luar ketentuan atau tidak," ujarnya.

Dedi menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya membenahi manajemen pendidikan di Jawa Barat.

Menurutnya, tim inspektorat juga mendalami dugaan pelanggaran dalam Program Indonesia Pintar (PIP) sebagai kebijakan Pemprov Jabar dalam menyalurkan bantuan tunai kepada siswa.

BACA JUGA:Sekolah Kedaulatan Energi dan Seminar Nasional: Membangun Kolaborasi untuk Masa Depan Energi Jawa Barat

BACA JUGA:Pasar Caringin Bandung Siap Kelola Sampah Mandiri Usai Disegel KLH

Menurut Dedi pungutan liar, dan  study tour kerap menjadi masalah yang membebani masyarakat.

"Dalam kinerja pertama ini, saya ingin membenahi manajemen di sektor pendidikan, karena isu-isu seperti PIP, pungutan, dan study tour sangat meresahkan masyarakat Jawa Barat," katanya.

Gubernur berharap tindakan tegas ini dapat menjadi sinyal kuat bagi seluruh pihak di lingkungan pendidikan untuk menjalankan tugas sesuai aturan dan mengutamakan kepentingan siswa serta masyarakat.