“Keputusan ini bukan spekulasi, melainkan hasil musyawarah desa dengan mempertimbangkan kondisi riil anggaran dan kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan, terutama pendidikan dan kesehatan,” jelasnya.
BACA JUGA:Masyarakat Ingin Desa Cibadak Cianjur Gelar Pilkades 2026, Ini Alasannya
BACA JUGA:Dinilai Tak Transparan, Warga Desa Cibadak Cianjur Pertanyakan Pengelolaan Sampah
Ridwan mengungkapkan, pada tahun-tahun sebelumnya Desa Cibadak mampu membiayai pembangunan infrastruktur di enam hingga tujuh titik dengan total anggaran sekitar Rp500–600 juta. Namun, kondisi tersebut tidak memungkinkan diterapkan pada 2026.
Meski demikian, Ridwan menegaskan kebijakan noninfrastruktur bukan berarti mengesampingkan pembangunan fisik sepenuhnya. Pemerintah desa, kata dia, akan berupaya mencari sumber pendanaan alternatif melalui koordinasi dengan dinas terkait maupun jalur aspirasi.
“Kami tetap memikirkan infrastruktur. Hanya saja, tahun ini prioritas diarahkan pada pendidikan dan kesehatan, termasuk penanganan stunting yang masih menjadi persoalan di Desa Cibadak,” katanya.
Ridwan berharap masyarakat memahami dan mendukung kebijakan tersebut demi kepentingan jangka panjang, terutama dalam membangun kualitas generasi muda sejak usia dini.
BACA JUGA:554 KPM di Desa Cibadak Cianjur Terima Bantuan Beras, Warga: Sangat Terbantu
BACA JUGA:Peringati Hari Jadi ke-89, Pemdes Cipanas Gelar MTQ Tingkat Desa Tahun 2025