Penyelenggara Pemilu Harus Tegas Terapkan Protokol Kesehatan

Cianjurekspres.net - Penyelenggara Pilkada Cianjur 2020 dalam hal ini KPU, Bawaslu dibantu TNI/Polri dan Pemerintah Daerah dinilai Pengamat Politik Dedi Mulyadi, harus tegas menerapkan protokol kesehatan di tengah Pandemi Covid-19. Jika tidak, dirinya khawatir angka partisipasi pemilih akan menurun. "Artinya, KPU bersama seluruh jajaran, Bawaslu, Pemda (desk Pilkada), TNI/Polri harus tegas menerapkan protokol kesehatan. Bahkan tidak segan memberikan sanksi kepada siapapun, itu kuncinya. Kalau ini tidak dilakukan, khawatir justru angka partisipasi menurun," katanya kepada cianjurekspres.net, Kamis (10/9/2020). Dedi menjelaskan, angka partisipasi sangat ditentukan salah satunya oleh aktifitas infrastruktur politik khususnya KPU selaku penyelenggara pemilu. "Kalau melaksanakan proses tahapan (pilkada) tidak memperhitungkan masa pandemi korona (covid-19), maka akan seperti yang hari ini menjadi headline dimana-mana bahwa banyak bakal calon kemudian melanggar protokol kesehatan.Bunganya sudah kelihatan, kalau misalnya hal ini tidak bisa diselesaikan, kedepan bisa jadi angka partisipasi menurun," katanya. Baca Juga: Kontestan Pilkada Dinilai Kurang Minati Isu Lingkungan Kenapa? tambah Dedi, karena masyarakat akan bertarung dengan dirinya sendiri. "Daripada terjangkit virus Korona, lebih baik diam dirumah. Pilihan rasional sebetulnya, kuncinya ada di KPU," ujarnya. Solusinya, tegas Dedi, infrastruktur politik dari mulai KPU, Bawaslu, TNI/Polri, Desk Pilkada bersatu padu menerapkan protokol kesehatan dan tidak segan memberikan sanksi bagi bapaslon ataupun pendukung. "Kalau itu dilakukan, menjadi alternatif solusi penegakkan hukum yang bisa dilakukan sekarang," ucapnya. Sehingga menurutnya, penegakkan hukum tersebut menjadi modal mengurai masalah pada saat pelaksanaan penetapan calon, proses kampanye, hari tenang, pencoblosan dan penghitungan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dengan menyiapkan sanksi bagi siapapun yang melanggar. "Kita berharap angka partisipasi masyarakat naik, paling tidak sesuai dengan yang kemarin. (Namun) tidak terlalu yakin angka partisipasi masyarakat naik, kalau infrastruktur pelaksana tidak tegas menerapkan aturan," papar Dedi.(hyt)