Sudding juga menyoroti bagaimana kesolidan anggota DPR dalam menyikapi permasalahan persyaratan Gibran sebagai Wakil Presiden. “Dengan adanya suara bulat dari semua fraksi, itu menunjukkan proses politik DPR berjalan dengan baik,” ucapnya.
BACA JUGA:Komisi III DPR Hormati Proses Hukum Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal
BACA JUGA:Puan: Kekuasaan Negara Harus Mendapat Legitimasi dari Rakyat
“Saya juga melihat, kawan-kawan di DPR menjalankan fungsi pengawasan dewan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Semua dilakukan berdasarkan bukti dan ketentuan konstitusi,” sambung Sudding.
Sudding mengingatkan, jabatan Wakil Presiden bukan semata-mata diperoleh melalui dukungan politik dan hasil pemilihan umum. Lebih dari itu, proses pencalonan dan pengisian jabatan tersebut harus memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditentukan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
“Dalam negara hukum, tidak boleh ada pengecualian terhadap persyaratan jabatan publik. Siapa pun yang mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden wajib tunduk pada ketentuan hukum yang sama. Mandat politik melalui pemilu harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap konstitusi,” ujarnya.
Dengan pengunduran diri Gibran, MPR RI nantinya akan menggelar Sidang Paripurna pemilihan Wakil Presiden pengganti yang harus diselenggarakan maksimal 60 hari sejak kekosongan jabatan terjadi. Dalam proses pemilihan pengganti Gibran, Presiden akan mengajukan dua nama calon Wapres pengganti beserta syaratnya selambat-lambatnya 14 hari sebelum paripurna.
BACA JUGA:Anggota DPR Soroti Harga Pangan dan Pemangkasan Anggaran Daerah
BACA JUGA:Program MBG Harus Terus Diperbaiki, Aspek Keamanan Pangan Jadi Prioritas
Setelahnya, MPR membentuk tim verifikasi (maksimal 5 persen anggota MPR) yang bekerja selama 7 hari untuk memeriksa dokumen kandidat. Calon Wapres pengganti yang lolos verifikasi lalu akan menyampaikan pernyataan kesiapan, kemudian dipilih melalui pemungutan suara terbanyak dalam Sidang Paripurna MPR untuk meneruskan sisa masa jabatan.
Sudding berpandangan pengunduran diri Gibran berkaitan juga dengan legitimasi moral dalam penyelenggaraan jabatan publik. “Pejabat Negara harus senantiasa menjaga kepercayaan masyarakat, terlebih ketika menghadapi persoalan hukum yang menyangkut persyaratan dan legitimasi jabatannya,” urai Sudding.
“Dan perlu diingat, stabilitas Negara harus dibangun di atas kepastian hukum, integritas kelembagaan, dan penghormatan terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” tegasnya.
Sudding menilai, pergantian Wapres akan menjadi jawaban atas polemik yang muncul dalam kasus Gibran. “Bahwa keresahan masyarakat yang belakangan muncul mengenai isu kelayakan persyaratan Wakil Presiden diharapkan dapat segera berakhir,” tutup Sudding. (dpr.go.id)