Dewan Minta Pemkab Segera Turun Bantu Masyarakat Cisel yang Terdampak Bencana

Cianjurekspres.net - Anggota DPRD Kabupaten Cianjur dari Fraksi Partai Gerindra, Abdul Karim, mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) agar segera turun membantu kesulitan masyarakat Cianjur Selatan yang terdampak bencana dan masih banyaknya kondisi jalan rusak. "Dalam dua hari ini ada beberapa kejadian longsor bencana di Cianjur Selatan. Pertama di daerah Kecamatan Cibinong Desa Mekar Mukti, yang menghubungkan dua desa," ungkap dia kepada Cianjur Ekspres, Senin (21/2). Baca Juga: BPBD Cianjur Catat 30 Kejadian Bencana Alam Selain itu kata Abdul Karim, longsor di kali Cibuni di Desa Sukamahi, Kampung Sindanghayu membuat warga kesulitan dalam menjalankan aktivitas. Diharapkan agar dinas terkait yaitu BPBD harus segera bersama Muspika kecamatan, segera turun ke lapangan untuk mengecek dan mendata bencana itu. "Dan berapa nilai kerugiannya, serta dampaknya seperti apa. Itu harus mendetail dan itu menandakan bahwa kita peduli hadir pemerintah Kabupaten Cianjur untuk masyarakat Cianjur Selatan. Saya kemarin komunikasi dengan pak kades, pihak kecamatan pun belum ada yang turun," ungkapnya. Baca Juga: Penyaluran BPNT Tunai Dinilai Tak Efektif Dia mengungkapkan bahwa dirinya juga sudah memberitahu BPBD terkait banyaknya kejadian di wilayah Cianjur Selatan. "BPBD sudah saya kirimkan melalui pesan WhatsApp juga kejadian itu, namun saya belum tahu apakah dinas terkait sudah turun apa belum. Nah menurut saya itu adalah akses lalu lalang masyarakat dan itu banyak anak-anak sekolah. Makannya itu akses harus segera ditangani untuk kepentingan masyarakat banyak," paparnya. Baca Juga: Kopti Cianjur Minta Pemerintah Harus Bisa Antisipasi Kenaikan Harga Kedelai Dirinya juga mendorong agar pemerintah Cianjur segera membantu kesulitan masyarakat di Cianjur Selatan. "Karena saya mendapat informasi dari pak Kades Mekar Mukti, mereka melakukan swadaya yang dipimpin langsung oleh Kades. Dan itu saya sangat apresiasi, salut, tentunya tidak cukup sampai di situ pemerintah daerah melalui dinas terkait harus segera ke lokasi," tutupnya. (dik/sri)