Setahun Pemerintahan 'Sibuk' Ngurus Korona

Cianjurekspres.net - Hari ini genap setahun duet kepemimpinan Herman Suherman bersama Tb Mulyana Syahrudin sebagai Bupati dan Wakil Bupati Cianjur sejak dilantik Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung pada 18 Mei 2021 lalu. Dilantik di tengah Pandemi Covid-19, Herman dan Tb Mulyana lebih banyak menyelesaikan penanganan virus korona tersebut. "Otomatis saya dengan pak wabup sudah satu tahun, dalam pelaksanaan pemerintahan terus terang saja pada saat kita dilantik, kita lebih banyak menyelesaikan penanganan Covid-19 dan semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah) termasuk kecamatan kita kerahkan untuk penanganan Covid-19," ujar Bupati Cianjur, Herman Suherman di Pendopo Cianjur, Selasa (17/5). Herman menegaskan, menangani Covid-19 bukan pekerjaan yang mudah karena perlu pemikiran, doa dan sebagainya. "Alhamdulillah itu sudah kita lalui, walaupun sekarang sudah 10 hari pasca lebaran, alhamdulillah Covid-19 belum terdengar ada di Kabupaten Cianjur. Mudah-mudahan setelah 14 hari kesana kita jadi endemi," ucapnya. Baca Juga: Jokowi: Masyarakat Boleh Lepas Masker di Area Terbuka Herman pun mengaku, selama delapan bulan menjalankan roda pemerintahan bersama wakilnya tidak bisa melaksanakan program pembangunan seperti apa yang sudah dijanjikan dan fokus menyelesaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terdahulu. "Dan (RPJMD, red) itu sudah dilaksanakan dan alhamdulillah sudah diterima oleh DPRD, walaupun ada beberapa saran untuk perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang, dan insyallah itu sudah kami perintahkan OPD-OPD terkait (menindaklanjuti, red) rekomendasi dari DPRD," katanya. Sehingga jelas, Herman, dirinya bersama dengan Wakil Bupati Tb Mulyana Syahrudin, baru melaksanakan janji-janji politik sekitar lima bulan sesuai RPJMD 2021-2026 yang diketok palu pada Desember 2021 lalu. "Mudah-mudahan kalau tidak ada Covid-19 lagi, saya fokus dan akan menutupi yang selama dua tahun kita tidak melaksanakan walaupun RPJMD yang lama. InsyaAllah untuk menutupi dua tahun ini, khususnya dalam bidang infrastruktur yang sangat dibutuhkan masyarakat Cianjur kita akan dan sedang mengajukan ke perbankan pinjaman Rp200 miliar dalam rangka menutupi kekurangan yang kemarin," katanya. Baca Juga: Jadi UMKM Ramah Lingkungan, Klaster Usaha Binaan BRI Purun Eco-Straw Mendapat Apresiasi di Sidang Umum PBB "Walaupun kemarin kita tidak punya anggaran, tetapi untuk maintenance (baca: pemeliharaan, red) tetap kita lakukan khususnya untuk jalan, agar jangan sampai jalan tersebut tidak dipelihara dan hancur. Makanya kita prioritaskan hanya maintenance saja pelaksanaan infrastruktur di masa jabatan saya kemarin. Nah sekarang, ke depan disamping perbaikan infrastruktur pemeliharaan, juga kita akan tingkatkan pembangunannya," imbuh Herman. Lebih lanjut Herman mengungkapkan, dalam RPJMD yang baru tertuang lima program unggulannya yakni di sektor infrastruktur berupa pembangunan 1.000 kilometer jalan beton. Lalu di sektor ekonomi pemberdayaan 10 ribu UMKM dan di sektor pertanian peningkatan produktivitas 1.000 hektar lahan pertanian baru. Sedangkan di sektor keagamaan ada pemberdayaan 1.000 kobong pesantren serta terakhir 1.000 kampung caang cianjur. "Makanya saya tegaskan ke bagian-bagian di Setda (Sekretariat Daerah) ini harus ada program pertahunnya. Pertahun misalkan panjang jalan 200 kilometer di mana saja, terus juga 10 ribu UMKM yang mana saja, termasuk kobong, cianjur caang dan pertanian. Kemudian yang paling penting dalam rangka meningkatkan IPM (Indeks Pembangunan Manusia," katanya. Baca Juga: Santri Mengaji Dibayangi Rumah Ambruk Jadi kelima program tersebut, jelas Herman, ujungnya atau akhirnya untuk peningkatan IPM. "Walaupun Cianjur kemarin (IPM) naik, yang (daerah, red) lain pun naik. Justru Cianjur ini supaya sejajar dengan kabupaten kota lain, naiknya harus signifikan. Targetnya harus lebih besar dari kabupaten lain, harus gaspol supaya bisa mengejar kabupaten yang lain," paparnya. Menurut Herman, penanganan IPM akan dilakukan per kecamatan dan dirinya meyakini tidak selalu oleh pemerintah namun masyarakat pun bisa secara bersama-sama. "Kita akan fokus kepada kecamatan mana yang paling tinggi dan yang paling rendah IPM-nya. Sehingga percepatan IPM ini akan kita loncat. Kalau sekarang kita tidak tahu kecamatan mana sih yang IPM-nya rendah, mungkin semuanya dikerjakan jadi kelihatan loncatnya tidak ada. Jadi kalau misalkan fokus, loncatnya akan lebih cepat," katanya. Herman pun membeberkan beberapa prestasi selama setahun meski dihantam pandemi Covid-19. Seperti peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp 700 miliar menjadi Rp1 triliun. Termasuk mempertahankan opini laporan keuangan yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). "Ini yang paling penting di tahun ini, sudah menggolkan untuk rekomendasi DOB Cianjur Selatan. Ini prestasi pemerintah sekarang yang mana sudah bebebrapa puluh tahun kebelakang kita tidak bisa. Alhamdulillah prestasi itu luar biasa, kado untuk masyarakat Cianjur selatan. Walaupun sekarang kita menunggu moratorium. Saya kira itu hadian luar biasa untuk masyarakat Cianjur selatan," katanya. Terpisah, menanggapi setahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur, Herman Suherman-Tb Mulyana Syahrudin, Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Ganjar Ramadhan, menegaskan, sesuai dengan RPJMD 2021-2026 memang baru lima bulan untuk melaksanakan berbagai program yang menjadi janji-janji politiknya. "Ini harus segera disikapi juga, terutama mungkin sosialisasi ke masyarakat kurang mengena. Disinilah harus bisa tegas ataupun memberikan kinerja yang terbaik para OPD atau SKPD yang harus dilaporkan kepada pak bupati atau wakil bupati. Disitulah peran pentingnya OPD-OPD dilapangan atau dinas-dinas terkait," katanya, Selasa (17/5). "Mungkin pak bupati tidak mengetahui semua kinerja dinas masing-masing, ada juga yang mungkin dinas hanya asal bapak senang. Nah inilah jangan sampai seperti itu, bupati juga mungkin harus dikasih tahu masukan-masukan atau pemberitahuan kinerja selama ini dinas-dinas terkait," imbuhnya. Menurut Ganjar, bupati harus mengecek langsung karena dirinya melihat (bupati, red) memang sering turun ke lapangan dan dinas-dinasnya juga harus selalu mendampingi. "Dewan juga insyaAllah, kita akan kawal kebijakan-kebijakan bupati tentunya untuk kemaslahatan masyarakat," ucapnya.(hyt)