Pemkab Cianjur Dituntut Cerdas Mengelola Uang Rakyat

CIANJUR,CIANJUREKSPRES.DISWAY.ID - Politic Social and Government Studies (Poslogis) Cianjur, menilai pengurangan transfer keuangan daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat akan berdampak terhadap sejumlah sektor utama yakni pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.

Direktur Poslogis Cianjur, Asep Toha, menjelaskan, pengurangan ini dapat menghambat alokasi belanja modal untuk proyek infrastruktur seperti jalan, irigasi, fasilitas umum, dan layanan dasar di sektor pendidikan serta kesehatan.

“Karena TKD (termasuk DAU dan DAK) sering menjadi sumber utama pendanaan prioritas tersebut,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Cianjur Ekspres belum lama ini. 

Terlebih, Kabupaten Cianjur masih dalam fase pemulihan pascabencana seperti banjir, longsor, dan gempa.

BACA JUGA:Pengamat: LKM Akhlakul Karimah Cianjur Tak Perlu Ditutup Tapi Direstrukturisasi

BACA JUGA:Puluhan Pedagang Pasar Induk Cianjur Resah Uangnya Tak Bisa Ditarik di LKM

“Dampaknya bisa memperburuk keterlambatan rekonstruksi rumah, sekolah, masjid, dan akses jalan di 15-18 kecamatan terdampak,” kata pria yang akrab disapa Kang Asto.

Menurutnya, langkah-langkah yang dilakukan Pemkab Cianjur harus lebih jauh dari sekadar efisiensi. Diantaranya, peningkatan PAD wajib digarap serius melalui digitalisasi pajak dan retribusi, penguatan BUMD, serta kemitraan investasi dengan swasta.

“Anggaran perlu difokuskan pada program berdaya ungkit tinggi seperti penguatan UMKM, pertanian produktif, dan infrastruktur desa yang langsung berdampak ke ekonomi rakyat yang difokuskan dampaknya pada kenaikan IPM (indeks pembangunan manusia),” ujar Kang Asto.

Selain itu, reformasi birokrasi dan percepatan penyerapan anggaran harus menjadi prioritas agar setiap rupiah belanja publik benar-benar menghasilkan manfaat.

BACA JUGA:Lagi Tidak Sehat, OJK Larang LKM Akhlakul Karimah Cianjur Himpun Dana Masyarakat

BACA JUGA:DPMD Cianjur Imbau Pemerintah Desa Terbuka Soal Informasi Anggaran

“Dalam situasi fiskal yang menantang, (Pemkab) Cianjur dituntut bukan hanya hemat, tetapi juga cerdas mengelola uang rakyat agar efisiensi berubah menjadi produktivitas,” tegas Kang Asto.

Diberitakan sebelumnya, dana transfer ke daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Cianjur pada 2026 bakal berkurang. Pemerintah daerah pun memastikan akan melakukan efisiensi di berbagai sektor.

Sumber: