Soal Bupati Cianjur Dilaporkan ke KPK, Begini Tanggapan PDIP

CIANJUR, CIANJUR EKSPRES - Adanya pelaporan dugaan penyelewengan bantuan gempa oleh Bupati Cianjur Herman Suherman ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disebut dilaporkan oleh Acsen Humanis Respon Foundation, ditanggapi Pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cianjur.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cianjur, Susilawati, mempertanyakan kata partai dalam berita yang berkembang apakah itu kuantitas atau memang kata politik yang dipakai.

BACA JUGA:Impresif! Ini 10 Capaian BRI Sepanjang 2022

"Dalam menyikapi masalah tersebut kalau saya baca mengenai laporan tersebut ada yang ingin saya pertanyakan, karena di situ dinyatakan bahwa Pak Bupati menjual bantuan yang bersumber dari Emirates (Emirates Red Crescent, red) lalu kemudian dikemas dalam bentuk partai. Nah partai di sini yang dimaksud istilah partai kuantitas atau logo walau tak disebut namanya," ujarnya kepada wartawan, Kamis (29/12).

Menurut Susi, dirinya melihat tentu pasar tidak akan menerima kalau menjual misalnya memakai logo partai. "Jadi ini agak janggal, absurd tidak jelas alias kabur maknanya," ucapnya. 

Dirinya pun menyoroti pihak yang melakukan pelaporan terkait identitas dan lain sebagainya tidak jelas. "Kenapa saya minta semua pihak menahan diri dan tak berasumsi, karena kalau menurut saya ini mengarah kepada fitnah, kami jajaran DPC partai merasa prihatin dengan kejadian seperti ini," katanya.

BACA JUGA:PKB Cianjur Gelar Tahlilan 40 Hari Gempa Cianjur

Susi merasa prihatin karena di saat semua bergotong-royong termasuk Presiden, Gubernur, Pak Bupati, dan semua jajaran OPD serta fraksi ada permasalahan seperti ini.

"Kami di intern bekerja dari mulai DPP, DPD, dan DPC, bahkan bukan hanya Cianjur saja, semua kabupaten kota di Jabar bahkan dari luar Jabar terlibat di sini di pemulihan bencana gempa," katanya.

"Kami sedang bergotong-royong untuk kemanusiaan, ini ada manuver yang seperti ini. Jadi saya tegaskan ya, dalam situasi seperti ini karena kemanusiaan ini lebih penting dari pada masalah politik, manusia itu di atas segala-galanya, jangan nodai gerakan kemanusiaan ini dengan manuver politik," tambah Susi. 

Lebih lanjut Susi mengungkapkan, pihaknya telah membuka 14 titik posko bantuan yang berasal dari DPP, DPD dan DPC yang langsung didistribusikan ke posko. 

"Selama ini kami bergotong-royong dari intern partai dan berjalan sendiri, demikian Pemkab juga berjalan sendiri, kami tak ikut campur dengan bantuan yang diterima pemkab dan tak pernah menerima bantuan yang disalurkan khusus untuk pemkab," pungkasnya.(*) 

Sumber: