Apakah Herman Suherman Bisa Nyalon Bupati Lagi? Bengkel Politik Cianjur Bilang Begini

CIANJUREKSPRES.DISWAY,ID,CIANJUR - Konstelasi politik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 Cianjur semakin menghangat, khususnya mengenai apakah Bupati Cianjur Herman Suherman bisa mencalonkan kembali atau tidak karena aturan dari Mahkamah Konstitusi (MK)?. 

Langkah Herman untuk mencalonkan kembali menjadi polemik karena dirinya disinyalir sudah terhitung menjabat selama dua periode jika mengacu kepada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 02/PUU-XXI/2023 terhadap Uji Materil Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang Pilkada.

Direktur Eksekutif Bengkel Politik Cianjur (BPC), Unang Margana, mengungkapkan, bahwa polemik ini sudah muncul dari setahun yang lalu. 

BACA JUGA:Optimalkan Penanganan Sampah, Pemdes Cimacan Cianjur Kerahkan 120 Petugas Pengelola Sampah

"Setelah kami melakukan pengkajian bahwa Pak Herman ini, dari pendapat saya belum masuk ke dua periode, karena hitungannya dalah bulan, bukan hitungan hari," katanya kepada Cianjur Ekspres di Sekretariat Bengkel Politik Cianjur, Kamis 16 Mei 2024. 

"Ini kan 2,5 tahun, setelah kita berhitung secara matematika muncul 2 tahun 5 bulan 5 hari, sehingga itu pendapat saya dan memang pendapat ini mungkin subjektif," sambung Unang.  

Dia pun berharap agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur segera berkonsultasi dengan KPU RI untuk meminta fatwa kepada Mahkamah Agung (MA) terkait dengan polemik ini. 

BACA JUGA:Golkar Segera Jalin Koalisi dengan Satu Partai, KIM atau Koalisi Perubahan? TB Mulyana: Nantikan Saja Waktunya

"Karena jangan sampai nanti, gara-gara persoalan ini rentan gugatan dari peserta Pilkada di Kabupaten Cianjur dan ini harus secepatnya karena secara teori hukum itu kan harus ada kepastian dan harus melindungi. Jadi karena ini kewenangan keputusan akhir ada di KPU," katanya. 

 

Saat ditanya apakah Herman Suherman masih bisa mencalonkan bupati Cianjur kembali di Pilkada 2024?.

 

"Masih bisa (mencalonkan kembali,red) kecuali nanti ada fatwa dari Mahkamah Agung. Ini baru pendapat subjektif dan kami juga menghargai pendapat dari yang lain," pungkasnya.

 

Sumber: