Usus Tuntas Persoalan Pembelian Paket Sembako, Para Aktivis Ancam Unjuk Rasa

Cianjurekspres.net - Bantuan sosial (Bansos) dari belanja tidak terduga (BTT) Covid-19 Pemkab Cianjur diduga kuat tidak tepat sasaran. Tidak jelas data penerima berasal dari mana, sehingga ada penerima ganda dan warga yang mampu juga ikut andil menikmati hak-hak warga miskin. Para aktivis pun akan segera menggelar aksi unjuk rasa agar kasus ini bisa diusut tuntas. Mulai dari persoalan adanya keterlibatan beberapa partai, dugaan terjadinya penyelewengan anggaran, hingga didugaan jadi ajang kampanye. Presidium LSM Aliansi Penegak untuk Hukum (Ampuh) Cianjur, Yana Nurjaman, mengatakan, banyak laporan kepada dirinya bahwa warga-warga yang tidak mampu tidak pernah mendapatkan bantuan sedikit pun dari pemerintah. Menurutnya, hal itu diduga ada yang salah dalam sistem pendataan. Sebab, diduga ada keterlibatan beberapa partai dalam hal ini. "Program bantuan sembako ini tidak ada yang salah. Bahkan bagus. Tapi, ada beberapa oknum yang menjadikan pembagian paket sembako ini jadi semrawut," kata dia, Senin (15/6). Baca Juga: Dugaan Korupsi Dana Pembelian Paket Sembako Covid-19 Menguat Dia menyebutkan, seharusnya pemerintah daerah harus lebih jeli dalam pendataan. Sebab, banyak sekali bantuan yang digulirkan, baik dari pemerintah pusat dan provinsi agar tidak terjadi tumpang tindih. "Banyak warga yang tidak mampu yang akhirnya tidak mendapatkan bantuan sama sekali. Malah yang mampu yang mendapatkan bantuannya, kebanyakan yang bantuan yang diduga dari partai-partai," jelasnya. Padahal, kata dia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mewanti-wanti agar bansos harus tepat sasaran sesuai Surat Edaran nomor 11 Tahun 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data non-DTKS dalam pemberian Bantuan Sosial kepada masyarakat terdampak pandemi virus korona (covid-19). Edaran yang diterbitkan 21 April 2020 itu ditujukan kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di tingkat pusat dan daerah serta kementerian/lembaga agar penyaluar bantuan sosial (bansos) tepat sasaran. "Pemkab bisa melakukan pendataan langsung tapi harus merajuk kepada DTKS. Jangan merajuk ke data 'pesanan'," kata dia. Persoalan paket sembako, lanjut dia menerangkan, bukan permasalahan rawan dugaan penyelewengan anggaran saja, tapi bagaimana pemerintah mengalokasikan bantuan itu tepat sasaran. Menurutnya, banyak sekali permasalahan dalam pembelian maupun soal pembagian paket sembako. "Dalam waktu dekat ini, kami akan menggelar unjuk rasa setelah pembatasan covid-19 selesai. Persoalan ini harus diusut tuntas," ujarnya. Ketua LSM Pemuda Cianjur, Galih Widyaswara, mengaku sepakat dengan penyataan LSM Ampuh. Persoalan pembelian paket sembako harus diusut tuntas, mulai dari dugaan tidak tepat sasaran, dugaan keterlibatan beberapa partai, hingga dugaan terjadinya penyelewengan anggaran. "Hingga saat ini, pemerintah tidak terbuka soal penggunaan anggaran bansos sembako. Pendataan pun terkesan asal-asalan, mau membantah lagi silahkan. Faktanya, ada beberapa kades yang terbuka soal jatah paket sembako yang diambil ke desa maupun ke kantor kecamatan," kata dia. Sementara itu Ketua Gibas Resort Cianjur, Yudi Dharmawan mengatakan, banyak permasalahan bantuan Covid-19 yang disalurkan Pemkab Cianjur. "Hingga saat ini, saya terus menyoroti bansos Covid-19 yang disalurkan Pemkab Cianjur," kata Yudi Dharmawan, Senin (15/6). Yudi mengatakan, salah satu di antaranya yang saat ini menjadi perhatian adalah pendistribusian ke warga yang menerimanya. "Informasinya, untuk di Desa Gadog Kecamatan Pacet, penyalurannya pun baru satu kali dilakukan," katanya. Menurutnya, dalam teknis penyalurannya pun dinilai tidak tepat sasaran. "Banyak juga warga yang benar-benar tidak mampu akan tetapi tak mendapatkan bantuan sembako," ungkapnya. Selain itu, lanjut Yudi, barang pengadaan yang selama ini tersalurkan (bansos) baik itu tahap satu taidak ada informasi yang disampaikan ke publik. "Managemen informasi publik pun hingga saat ini tidak ada kejelasan," katanya. Yudi mengatakan, bansos merupakan uang yang disalurkan oleh negara dan peruntukannya bagi warga yang miskin, namun pada masa pandemi seperti sekarang ini bertambah warga miskin baru sehingga banyak juga bantuan yang disalurkan oleh pemerintah. "Tak sedikit bantuan yang digelontorkan oleh pemerintah masa pandemi Covid-19, jadi sebaiknya pemerintah bisa memberikan informasi sedetail mungkin kaitan dengan anggaran," kata dia. Sebelumnya, Kepala Bidang Daya Sosial Kabupaten Cianjur, Surya Wijaya mengatakan, ada 86.820 Kekuarga Penerima Manfaat (KPM) Bansos yang disalurkan Pemkab Cianjur pada tahap II. "Jadi, penyaluran paket sembako sebanyak 86.820 ini dilakukan di 32 kecamatan dan ini merupakan gelombang yang kedua," kata Surya. Surya mengatakan, sebelumnya pembagian sembako tahap pertama telah dilakukan sebanyak 6.500 paket sembako dengan mayoritas di Kecamatan Cianjur selatan. "Bantuan paket sembako yang bersumber dari APBD ini bagi mereka atau warga yang benar-benar belum tersentuh bantuan baik itu PKH, BPNT, BLT desa, Provinsi, dan juga bansos pusat," kata Surya. Dia mengatakan, adapun item yang ada di paket sembako tersebut di antaranya mi instan kurang lebih 15 bungkus, minyak goreng 2 liter, 1 kaleng sarden, dan beras 5 kilogram. "Kalau dijumlah total uangnya Rp150 ribu," katanya. Di sisi lain, soal data penerima Surya menjelaskan bahwa pendataan penerima bantuan sosial paket sembako ini diprioritaskan kepada warga yang tidak pernah mendapatkan bantuan. Baik itu Program Sembako, PKH, Sembako dari Pemprov Jabar, maupun lainnya. "Pendataan pun mengacu pada DTKS, juga melibatkan TKSK agar pendataan ini tepat sasaran. Kalau soal ada partai yang ikut dalam pendataan, kami tidak tahu," ujarnya.(*/yis/red)

Sumber: