Menhub Dampingi BPK Tinjau Pelabuhan Patimban di Jabar

SUBANG,CIANJUREKSPRES.DISWAY.ID - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mendampingi pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam meninjau pembangunan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Jawa Barat (Jabar).

"Jajaran Kementerian Perhubungan menyambut baik rencana pemeriksaan BPK," kata Menhub seusai mendampingi BPK saat pelaksanaan kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan di Pelabuhan Patimban, Subang, Rabu 21 Agustus 2024.

Menhub menyampaikan bahwa BPK melakukan pemeriksaan pengelolaan belanja pembangunan Pelabuhan Patimban serta pemeriksaan kinerja pengelolaan Inaportnet dalam penyelenggaraan pelabuhan 2023 hingga semester I-2024.

Budi menjelaskan progres pekerjaan fisik Fase I-1 Pelabuhan Patimban sudah selesai seluruhnya dan sudah beroperasi, kini telah masuk pekerjaan fase I-2 yang akan berlangsung sampai dengan 2025.

BACA JUGA:Menteri PUPR: Dukungan Infrastruktur IKN 2024 Rp41,41 Triliun

BACA JUGA:Indonesia Ingin jadi Eksportir Energi Hijau di Masa Depan

"Fase I-2 ini berupa car terminal dan container terminal 2 beserta jasa konsultan dan supervisinya. Sedangkan pembangunan pelabuhan Patimban yakni pekerjaan fisik Fase I-1 berupa konstruksi terminal breakwater, seawall, dan pengerukan alur pelayaran serta jembatan penghubung sudah selesai seluruhnya dan sudah beroperasi," ujar Menhub dalam keterangan di Jakarta.

Selain entry meeting, Menhub bersama tim auditor BPK juga meninjau Pelabuhan Patimban, salah satunya di area terminal kendaraan pelabuhan internasional.

Di area tersebut Menhub turut menyaksikan aktivitas bongkar muat kapal roro Dream Angle yang akan melakukan pengiriman kendaraan dari Patimban menuju Brunei Darussalam, Filipina, Jepang, Thailand, Singapura, Malaysia dan kembali ke Patimban.

Di samping itu, lanjut Menhub, BPK juga melakukan pemeriksaan sektor perhubungan darat, yakni kinerja pelayanan uji tipe dan registrasi uji tipe kendaraan bermotor tahun 2022 s/d semester I 2024 dan pemeriksaan pengelolaan PNBP pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tahun 2023 sampai dengan semester I-2024.

BACA JUGA:Program Zero Waste to Landfill BRI, Aksi Nyata BRI Menuju Zero Emission 2050

BACA JUGA:BTN Ingatkan Pentingnya Literasi Keuangan untuk Pelaku Usaha

Atas hasil dan rekomendasi pemeriksaan BPK tahun-tahun sebelumnya, Kemenhub telah berupaya optimal dalam menindaklanjuti seluruh temuan pemeriksaan guna meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas penggunaan anggaran yang telah ditetapkan.

Salah satunya, terkait rekomendasi BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan tahun 2007 - 2023. Dari total 1.685 rekomendasi, Kementerian Perhubungan telah menindaklanjuti 86,11 persen atau lebih tinggi dibandingkan capaian rata-rata nasional sebesar 78,17 persen.

"Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan capaian tersebut sampai dengan tuntas untuk seluruh rekomendasi," lanjut Menhub.

Menhub menginstruksikan agar seluruh jajaran Kemenhub membantu kelancaran pemeriksaan dan berkomunikasi aktif untuk melengkapi dokumen-dokumen pemeriksaan sehingga dapat diberikan rekomendasi perbaikan yang maksimal dari Tim Pemeriksa BPK.

BACA JUGA:Pupuk Indonesia Minta 202 Distributor Optimal Serap Pupuk Bersubsidi

BACA JUGA:Pemerintah Serap Dana Rp27 Triliun dari Lelang Tujuh Seri SUN

Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Nyoman Adhi Suryadnyana mengapresiasi pembangunan Pelabuhan Patimban.

Menurut Nyoman Pelabuhan Patimban dapat menjadi contoh bagaimana suatu proyek yang dibangun dengan anggaran besar, namun tetap sesuai kaidah, baik kaidah akuntansi maupun fungsional pelabuhan.

"Pemeriksaan Patimban ini menunjukkan bahwa pembangunan pelabuhan Patimban ini adalah salah satu contoh bagaimana Kementerian mengelola anggaran pembangunan yang besar dan kompleks, namun tetap menerapkan good governance," kata Nyoman.

Sumber: antara