Wapres Harap Desain Birokrasi Baru Harus Memenangi Persaingan Global

Wapres Harap Desain Birokrasi Baru Harus Memenangi Persaingan Global

Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin memberikan keterangan usai memimpin Rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden Jakarta, Senin (7/10/2024). ANTARA/HO-Sekretariat Wakil Presiden--

JAKARTA,CIANJUREKSPRES.DISWAY.ID - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin berharap desain besar reformasi birokrasi untuk periode 2025 - 2045 harus mempercepat perwujudan birokrasi kelas dunia agar Pemerintah dapat memenangi persaingan global.

"Arah kebijakan dan desain yang baru harus mampu mempercepat perwujudan birokrasi kelas dunia yang mendukung Pemerintah memenangi persaingan global," kata Wapres saat memimpin Rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden Jakarta, Senin 7 Oktober 2024.

Menjelang berakhirnya Peta Jalan Reformasi Birokrasi 2020 - 2024, Wapres selaku Ketua KPRBN menyampaikan beberapa arahan strategis kepada para menteri yang hadir.

Pertama, Wapres menekankan akan pentingnya koordinasi dan kolaborasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi agar kebijakan yang dirumuskan berdampak nyata dan sejalan dengan isu-isu prioritas pembangunan nasional.

BACA JUGA:SKK Migas Temukan Gas dan Kondensat di Sulawesi Tengah

BACA JUGA:Menkominfo: Ancaman Judi Online Berdampak ke Kesejahteraan Keluarga

Menurut Wapres, isu-isu yang perlu ditindaklanjuti segera, misalnya aturan turunan UU Manajemen ASN yang perlu perhatian khusus.

Kedua, Wapres menegaskan bahwa pemetaan dan perencanaan jangka panjang untuk mencapai target reformasi birokrasi harus optimal.

Selain itu, grand design Reformasi Birokrasi 2025 - 2045 dan peta jalan tahap pertama harus selaras dengan visi pemerintahan selanjutnya.

Ketiga, Wapres menggarisbawahi evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi tematik, khususnya terkait dengan isu-isu prioritas seperti penanggulangan kemiskinan dan penyederhanaan birokrasi yang menjadi perhatian utama.

BACA JUGA:HUT Ke-79, TNI Unjuk Kemampuan Terjun Payung Sampai Bela Diri Militer

BACA JUGA:Jokowi Berterima Kasih Pada Prabowo Atas Kekuatan Pertahanan RI

Melalui evaluasi, Pemerintah dapat mengetahui dampak pelaksanaan dan menilai efektivitas kebijakan sesuai tema yang sudah dilaksanakan.

Hasil evaluasi itu juga bisa dimanfaatkan penuh dalam proses perbaikan kebijakan dan perumusan rencana kebijakan pada periode berikutnya.

Keempat, Wapres menekankan akan pentingnya mempercepat integrasi digital dan transformasi layanan publik. Peresmian mal pelayanan publik (MPP) digital di berbagai daerah diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas layanan publik dan membuat birokrasi lebih responsif serta efisien.

Menurut Wapres, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik harus diperkuat guna memperbaiki tata kelola dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah.

BACA JUGA:Wapres Sebut TNI Telah Berkembang Jadi Institusi Pertahanan Modern

BACA JUGA:Akademisi: Program MBG Presiden Terpilih Angin Segar Peternak Mandiri

"Identitas kependudukan digital juga perlu dioptimalkan untuk mendukung transformasi layanan publik," pesan Wapres.

Sumber: antara