Rustam Effendi Berharap APBD Perubahan Segera Disahkan Demi Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Berkeadilan

CIANJUR,CIANJUREKSPRES.DISWAY.ID - Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cianjur, Rustam Effendi berharap APBD Perubahan Kabupaten Cianjur Tahun 2025 segera disahkan agar Universal Health Coverage (UHC) Prioritas bisa terwujud pada Juli atau Agustus mendatang. Hal ini penting, guna masyarakat segera mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkeadilan. 

"Kami berharap agar anggaran perubahan bisa segera disahkan, sehingga realisasi Cianjur mencapai UHC Prioritas juga bisa segera dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Cianjur," katanya dalam keterangan tertulisnya kepada Cianjur Ekspres, Jumat 27 Juni 2025. 

Menurutnya, seluruh masyarakat Kabupaten Cianjur menjadi tanggungjawab pemerintah daerah, tidak hanya yang mampu membayar iuran BPJS Kesehatan saja. Terlebih, kata Rustam, Bupati Cianjur sudah beritikad sangat baik dan berupaya agar Cianjur segera mencapai UHC Prioritas. 

BACA JUGA:Sufmi Dasco dan Raffi Ahmad Kunjungi Kantor Disway, Dahlan Iskan Sambut Hangat

BACA JUGA:Fraksi Golkar Minta Pemda Cianjur Serius Soal UHC

BACA JUGA:Asep Riyatman: Kader PKS Wajib Sukseskan Program Koperasi Desa Merah Putih

"Jadi kaitan dengan masalah UHC, kita Komisi IV dari awal memang sudah mengawal progres dan perkembangan. Memang kemarin sempat terkendala sebagai dampak dari terkoreksinya 126.010 peserta BPJS PBI JK yang berasal dari bantuan Kemensos," ujarnya. 

Hal tersebut dikarenakan Kemensos sedang mengintegrasikan data dari yang sebelumnya hanya bersumber kepada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), saat ini digabungkan dengan data-data penerima bantuan sosial lain menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Jadi di DTSEN tersebut nantinya menjadi acuan utama bagi pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial serta program-program yang lainnya. Selama dua bulan di Cianjur dilaksanakan Ground Checking (verifikasi atau pengecekan langsung) oleh para pendamping PKH untuk mengecek kesesuaian data dan juga kesesuaian penerima bantuan dalam hal ini peserta BPJS PBI JK, maka terkoreksilah sebanyak 126.010 (peserta,red)," ungkap Rustam.  

Rustam menjelaskan, awalnya Pemerintah Kabupaten Cianjur memang akan menambah anggaran untuk penambahan kurang lebih sekitar 300 ribuan peserta agar pada Juli 2025 mencapai UHC Prioritas atau UHC Non Cut Off. Terlebih selama ini kepesertaan BPJS Kesehatan di Kabupaten Cianjur sudah melampaui target 97 persen, namun keaktifan baru di angka 68 persen dari target 80 persen. 

"Maka Pemerintah Kabupaten Cianjur di Juli nanti sudah menganggarkan anggaran yang bersumber dari APBD untuk menambah kepesertaan, namun karena kendala tercoretnya 126.010 peserta tadi, maka ini memang agak sedikit tertunda saja pelaksanaannya," tutur wakil rakyat dari Fraksi Partai NasDem tersebut.

Komisi IV, kata Rustam, mengapresiasi kebijakan Bupati Cianjur yang kemudian mengcover 126.010 peserta yang sudah terkoreksi oleh Kemensos, dan akan diambil alih tanggungjawabnya oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur.

"Sesuai juga dengan janji Bupati, kita sudah siapkan anggarannya. Insyaallah di setujui di anggaran perubahan penambahan untuk kepesertaan BPJS tersebut sehingga Cianjur akan mencapai UHC prioritas," katanya seraya mengungkapkan rencana anggaran yang dialokasikan sebesar Rp23 Miliar.  

"Insyaallah ini hanya tinggal kesiapan BPJS Kesehatan Cabang Cianjur dan Sukabumi dalam menginput kembali atau reinput data yang tadinya kita 300-an ribu berarti ditambah 126.010, kurang lebih 400-an ribu peserta yang harus di input kembali oleh BPJS beserta juga dalam hal ini Dinas Sosial dan juga Dinas Kesehatan yang menjadi frontliner dalam urusan UHC," sambung Rustam. 

Sumber: