Demi Pemerataan, Bupati Tak Izinkan Guru di Selatan Pindah ke Utara

Cianjurekspres.net - Bupati Cianjur, Herman Suherman, menegaskan tidak mengizinkan guru yang bertugas di wilayah Selatan pindah ke Utara. Hal tersebut dilakukan demi pemerataan tenaga kependidikan di Cianjur. "Saya mulai sekarang, khususnya (Guru,red) yang dari Selatan tidak boleh pindah ke Utara. Saya tidak izinkan, iya saya tidak izinkan," ujar Herman usai meresmikan Gedung PGRI Kecamatan Cianjur memperingati Hari Guru Nasional, Kamis (25/11). Menurutnya, jumlah tenaga kependidikan yang ada saat ini tidak seimbang karena lebih banyak di wilayah Utara sedangkan di Selatan sangat kurang. "Guru honor kita perjuangkan kesejahteraannya, yang penting mau honor, ASN, P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja,red), mereka bisa melaksanakan pengajaran di daerah masing-masing," kata Herman. Baca Juga: Bupati Rekomendasikan UMK Cianjur 2022 Naik 6,5 Persen Khusus peningkatan IPM di sektor pendidikan, Herman menjelaskan, setiap lulusan sekolah dasar wajib masuk ke SMP dan sederajat. Dirinya mengatakan, menjadi tugas kepala sekolah dasar. "Dalam rangka meningkatkan IPM kita kerjasama dengan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Provinsi Jawa Barat, agar pesantren-pesantren yang selama ini anak-anaknya belum punya ijazah, kita ada sekolah jarak jauh. Sehingga bisa meningkatkan IPM," katanya. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Cianjur, Himam Haris mengatakan, momen Hari Guru Nasional menjadi kebangkitan dan motivasi bagi para guru untuk bisa membantu Pemkab Cianjur meningkatkan IPM di sektor pendidikan. Baca Juga: Isi Kekosongan, Bupati Cianjur Lantik 72 Kepala Sekolah "Terutama untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah. Bagi penduduk di atas usia 25 tahun, apabila mereka belum memiliki pendidikan setingkat SMP, diharapkan ikut belajar sehingga rata-rata lama sekolah meningkat," katanya. Ditempat yang sama, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kabupaten Cianjur, Agam Supriyanta, menilai, peningkatan IPM pendidikan menjadi tanggungjawab tidak hanya lembaga pendidikan. Namun idealnya menjadi perhatian semua pihak, mulai tingkat pemerintahan RT/RW, Desa, Kecamatan, Kabupaten. Baca Juga: Fraksi PKB Desak Bupati Cianjur Terbitkan Perbup Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS "Harus sinergi, sehingga saat kita berupaya mengentaskan pendidikan di Kabupaten Cianjur tidak bisa hanya mengandalkan kepala sekolah saja," tandasnya.(hyt)

Sumber: