Survei IPO: Kepuasan Publik pada Kinerja Presiden Jokowi Meningkat di Masa Pandemi

Cianjurekspres.net - Indonesia Political Opinion (IPO) kembali mempublikasikan hasil survei nasional yang dilakukan pada 15-22 Februari 2022. Paparan hasil survei IPO menunjukkan kepuasan pada kinerja Presiden Joko Widodo meningkat tajam mencapai 69 persen, meningkat dari 51 persen pada periode survei tahun lalu. Sementara angka ketidakpuasan pada kinerja Presiden tersisa di angka 31 persen. Baca Juga: Resmikan Pasar Cisarua Bogor, Ridwan Kamil: Semua pasar kita perbaiki "Telaah kami, peningkatan ini terjadi karena bertambahnya pengetahuan publik atas kinerja Presiden yang mengemuka, terutama terkait pembangunan insfrastruktur dan terus bergulirnya vaksinasi. Tingkat kepuasan ini bahkan melampaui persentase pemilih presiden Jokowi-Ma'ruf Amin," ujar Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah dalam keterangannya, Sabtu (26/2/2022). Senada dengan peningkatan kepuasan pada kinerja Presiden, Wakil Presiden Ma'ruf Amin pun tak luput dari sorotan survei publik IPO. Ma'ruf Amin dalam perspektif publik memuaskan di angka 43 persen, lebih baik dibandingkan periode Desember tahun lalu yang hanya 31 persen. Baca Juga: Kemenperin Targetkan Program Substitusi Impor 35 Persen hingga 2022 "Perubahan mendasar opini publik terhadap kinerja pemerintah, terutama Presiden dan Wakil Presiden, adalah peningkatan kepuasan publik. Meskipun Wapres Ma'ruf Amin masih tetap tertinggal dari opini kepuasan pada Presiden, tetapi cukup baik karena bertambahnya apresiasi pubik. Kondisi ini menandai bertambahnya publik yang percaya pada kapasitas Wapres Ma'ruf Amin," kata Dedi Kurnia Syah. Selain itu, jelas Dedi, opini publik pada kinerja pemerintah perbidang juga alami peningkatan, terutama pada bidang ekonomi yang mencapai 62 persen, bidang sosial menyumbang kepuasan publik sebesar 57 persen. Bidang politik dan hukum mendapatkan persepsi kepuasan terkecil hanya mampu memuaskan 43 persen. Baca Juga: Kemendes PDTT Gandeng Undiknas Bali "Kontribusi terbesar peningkatan persepsi publik dari kinerja bidang Ekonomi dan Sosial. Sementara bidang Politik dan Hukum masih berada di bawah 50 persen. Situasi ini menandai secara umum kinerja pemerintah mendapat apresiasi publik," tandasnya.(rls/hyt)

Sumber: