Menteri Wihaji Minta Kader TPK Cianjur Pastikan Distribusi MBG 3B Tepat Sasaran
Bupati Cianjur Mohammad Wahyu Ferdian menyambut Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji dalam acara peluncuran penguatan kapasitas Tim Pendamping Keluarga (TPK) di Aula Villa Lautan Berlian, Desa Sindangjaya, Kecamatan Cipanas. --
CIANJUR,CIANJUREKSPRES.DISWAY.ID - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji meminta Tim Pendamping Keluarga (TPK) agar mengawal distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi tiga kelompok prioritas, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD (3B).
Permintaan tersebut disampaikan Wihaji di depan ratusan TPK dari berbagai wilayah di Kabupaten Cianjur dalam kegiatan peluncuran penguatan kapasitas Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang berlangsung di Aula Villa Lautan Berlian, Desa Sindangjaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur pada Rabu 4 Maret 2026.
"TPK kini memikul tugas tambahan, mengawal distribusi MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Pengawasan penting untuk memastikan bantuan pangan bergizi tepat sasaran," katanya.
Wihaji mengungkapkan, program makan bergizi gratis sudah berjalan di 77 negara, namun khusus untuk tiga kelompok ini hanya ada di Indonesia. Oleh karenanya TPK harus memastikan penerimanya benar dan menunya sesuai standar gizi.
BACA JUGA:Pemkab Cianjur Perketat Pengawasan MBG Selama Ramadan
BACA JUGA:Kasatpel SPPG Sukajadi Campaka Cianjur Tegaskan Dana MBG Digunakan Transparan dan Akuntabel
"Kader yang membantu pendistribusian MBG akan menerima insentif Rp1.000 per ompreng," ujarnya.
Selain itu, Wihaji juga meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum menyalurkan MBG bagi kelompok 3B segera melapor agar dapat dikoordinasikan dengan Badan Gizi Nasional.
Sementara itu, Bupati Cianjur, Mohammad Wahyu Ferdian, mengatakan, pemerintah daerah mendukung penuh sinergi dengan pemerintah pusat dalam upaya percepatan penurunan stunting dan pembangunan keluarga berkualitas.
“Keluarga adalah fondasi pembangunan sumber daya manusia. Tantangan stunting, pernikahan usia dini, dan pola asuh yang belum optimal harus dijawab melalui penguatan peran TPK,” katanya.
BACA JUGA:Seskab Bantah MBG kurangi Program dan Anggaran Pendidikan
BACA JUGA:Komisi IV DPRD Cianjur Desak Satgas MBG Berfungsi Optimal
Menurutnya, penguatan melalui program Prasara dan Vistara menjadi langkah konkret memperkuat sistem pendampingan keluarga secara terintegrasi dan berkelanjutan di tingkat desa.
"Melalui 500 kader yang dikerahkan di Cianjur, pemerintah berharap pengawalan MBG 3B tidak sekadar menjadi distribusi bantuan, melainkan intervensi terukur untuk mencegah stunting sejak hulu," katanya.
Sumber:
