MK Putuskan Tak Terima Gugatan PHPU Pileg PPP Dapil Jatim

Rabu 22-05-2024,14:00 WIB

Editor : Dede Sandi Mulyadi

CIANJUREKSPRES.DISWAY.ID,JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tidak dapat menerima gugatan atau permohonan perkara PHPU Pileg 2024 yang diajukan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk Dapil Jawa Timur (Jatim).

Permohonan tersebut teregistrasi dengan nomor 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Berlaku sebagai pihak pemohon adalah PPP dan sebagai pihak termohon adalah KPU.

"Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima," kata Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pleno di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu 22 Mei 2024. BACA JUGA:Silaturahmi, Kang Dany Gumilar Kunjungi Kediaman Mantan Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar Dalam penjelasan MK, Hakim Konstitusi Saldi Isra mengatakan bahwa PPP mendalilkan terjadinya pemindahan suara partai tersebut di Dapil Jatim 1, Dapil Jatim 4, Dapil Jatim 6, dan Dapil Jatim 8. "Pemohon mendalilkan bahwa di empat dapil tersebut terjadi pengalihan suara Pemohon secara tidak sah kepada Partai Garuda dengan jumlah keseluruhan 21.812 suara," kata dia. Namun, lanjutnya, PPP tidak menguraikan secara jelas dan detail bagaimana pengalihan suara tersebut dilakukan, siapa pihak atau orang yang mengalihkan suara, serta kapan pengalihan suara dilakukan. BACA JUGA:Usung Tagline 'Untuk Cianjur Istimewa dan Sejahtera' Ahmad Yusup Jadi Penantang Baru di Pilkada Cianjur Ia menambahkan, MK juga menemukan adanya rumusan petitum yang bertentangan pada kasus pertama dan kasus kedua yang dicantumkan dalam permohonan. "Pada petitum kasus pertama, Pemohon meminta penetapan jumlah perolehan suara, sementara pada petitum kasus kedua, Pemohon meminta pemungutan suara ulang, padahal dapil pada kedua kasus tersebut itu sama atau setidaknya beririsan, yaitu Dapil Jawa Timur 4," tutur dia. Akan tetapi, kata dia, setelah PPP mencabut kasus kedua, yaitu pengurangan suara caleg Lucita Izza Rafika di Dapil Jatim 4, pertentangan antar-petitum tidak lagi ada. BACA JUGA:Sandiaga Uno Minat Gabung di Koalisi Prabowo Subianto "Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, Mahkamah menilai permohonan Pemohon termasuk dalam kategori permohonan kabur (obscuur libel)," ujarnya. Majelis Hakim juga menyatakan bahwa eksepsi KPU yang pada pokoknya menyatakan permohonan PPP tidak jelas atau kabur, adalah beralasan menurut hukum dan mengabulkan eksepsi tersebut. Adapun Hakim Konstitusi Arsul Sani menggunakan hak ingkar-nya, karena statusnya yang pernah menjadi politikus dari partai berlambang Kakbah tersebut. BACA JUGA:PAN Cianjur Segera Umumkan Sosok yang Diusung di Pilkada 2024, Bareng dengan Koalisi? Pada Selasa (21/5) dan Rabu, MK menggelar sidang dengan agenda pengucapan/keputusan dismissal perkara PHPU Pileg 2024. Sidang tersebut digelar di Ruang Sidang Pleno Gedung I MK mulai pukul 08.00 WIB.

Tags : #ppp #perkara phpu pileg 2024 #pemohon #partai persatuan pembangunan (ppp) #mahkamah konstitusi (mk)

Kategori :

MK Putuskan Tak Terima Gugatan PHPU Pileg PPP Dapil Jatim

Terkait

DPR Pastikan Pengesahan RUU Pilkada Batal dan Putusan MK Akan Berlaku

DPR dan Pemerintah Tepis Anulir Putusan MK Lewat RUU Pilkada

Golkar Sebut Putusan MK Berpotensi Ubah Konstelasi Politik di Pilkada

Sandiaga Uno Tunggu Penugasan dari PPP di Pilkada Jabar

PKB Pertimbangkan Sandiaga Uno untuk Pilkada Jawa Barat

Terpopuler

Pencarian Pelajar Terseret Ombak di Pantai Cemara Cidaun Masih Nihil

Pemdaprov Jabar Raih Penghargaan sebagai Pemerintahan yang Baik dalam Menyosialisasikan Program Kinerja

18 Desa Dicanangkan sebagai Desa Ramah Pelayanan Publik , Herman: Penguatan Desa Kunci Sukses Jabar Maju

Pilkada Cianjur: Ratusan Baliho dan Banner Pasangan Deden Nasihin - Efa Fatimah Diduga Dirusak OTK

Kakan Kemenag Cianjur: Penyuluh Dituntut Melek Media Sosial Sebagai Sarana Dakwah

Terkini

Minimalisir Potensi Dugaan Pelanggaran di Pilkada 2024, Bawaslu Cianjur Susun IKP

Kemenag Cianjur Siapkan Sejumlah Madrasah jadi Pilot Project Program Makan Bergizi Gratis

Tinjau Lokasi Terdampak Gempa, Bey: Keselamatan Warga yang Utama

Gerak Cepat Tangani Dampak Gempa di Bandung dan Garut

Sekda Jabar Tekankan Pendekatan Humanis dan Kolaborasi untuk Sukseskan Survei Status Gizi Indonesia