MK Putuskan Tak Terima Gugatan PHPU Pileg PPP Dapil Jatim

Rabu 22-05-2024,14:00 WIB

Editor : Dede Sandi Mulyadi

CIANJUREKSPRES.DISWAY.ID,JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tidak dapat menerima gugatan atau permohonan perkara PHPU Pileg 2024 yang diajukan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk Dapil Jawa Timur (Jatim).

Permohonan tersebut teregistrasi dengan nomor 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Berlaku sebagai pihak pemohon adalah PPP dan sebagai pihak termohon adalah KPU.

"Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima," kata Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pleno di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu 22 Mei 2024. BACA JUGA:Silaturahmi, Kang Dany Gumilar Kunjungi Kediaman Mantan Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar Dalam penjelasan MK, Hakim Konstitusi Saldi Isra mengatakan bahwa PPP mendalilkan terjadinya pemindahan suara partai tersebut di Dapil Jatim 1, Dapil Jatim 4, Dapil Jatim 6, dan Dapil Jatim 8. "Pemohon mendalilkan bahwa di empat dapil tersebut terjadi pengalihan suara Pemohon secara tidak sah kepada Partai Garuda dengan jumlah keseluruhan 21.812 suara," kata dia. Namun, lanjutnya, PPP tidak menguraikan secara jelas dan detail bagaimana pengalihan suara tersebut dilakukan, siapa pihak atau orang yang mengalihkan suara, serta kapan pengalihan suara dilakukan. BACA JUGA:Usung Tagline 'Untuk Cianjur Istimewa dan Sejahtera' Ahmad Yusup Jadi Penantang Baru di Pilkada Cianjur Ia menambahkan, MK juga menemukan adanya rumusan petitum yang bertentangan pada kasus pertama dan kasus kedua yang dicantumkan dalam permohonan. "Pada petitum kasus pertama, Pemohon meminta penetapan jumlah perolehan suara, sementara pada petitum kasus kedua, Pemohon meminta pemungutan suara ulang, padahal dapil pada kedua kasus tersebut itu sama atau setidaknya beririsan, yaitu Dapil Jawa Timur 4," tutur dia. Akan tetapi, kata dia, setelah PPP mencabut kasus kedua, yaitu pengurangan suara caleg Lucita Izza Rafika di Dapil Jatim 4, pertentangan antar-petitum tidak lagi ada. BACA JUGA:Sandiaga Uno Minat Gabung di Koalisi Prabowo Subianto "Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, Mahkamah menilai permohonan Pemohon termasuk dalam kategori permohonan kabur (obscuur libel)," ujarnya. Majelis Hakim juga menyatakan bahwa eksepsi KPU yang pada pokoknya menyatakan permohonan PPP tidak jelas atau kabur, adalah beralasan menurut hukum dan mengabulkan eksepsi tersebut. Adapun Hakim Konstitusi Arsul Sani menggunakan hak ingkar-nya, karena statusnya yang pernah menjadi politikus dari partai berlambang Kakbah tersebut. BACA JUGA:PAN Cianjur Segera Umumkan Sosok yang Diusung di Pilkada 2024, Bareng dengan Koalisi? Pada Selasa (21/5) dan Rabu, MK menggelar sidang dengan agenda pengucapan/keputusan dismissal perkara PHPU Pileg 2024. Sidang tersebut digelar di Ruang Sidang Pleno Gedung I MK mulai pukul 08.00 WIB.

Tags : #ppp #perkara phpu pileg 2024 #pemohon #partai persatuan pembangunan (ppp) #mahkamah konstitusi (mk)

Kategori :

MK Putuskan Tak Terima Gugatan PHPU Pileg PPP Dapil Jatim

Terkait

MK Putuskan Sengketa Pilkada Cianjur 2024 Tidak Dapat Diterima, Jubir Paslon Wahyu-Ramzi: Sudah Terprediksi

Beri Kepuasan, Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur Gelar Layanan Paspor Simpatik

Pakar Nilai Penting Putusan MK yang Atur Pelarangan Kampanye dengan AI

MK Hapus Pasal “Presidential Threshold” Pada UU Pemilu

Tim Hukum Herman-Ibang Resmi Ajukan Gugatan Perselisihan Hasil Pilkada Cianjur 2024 ke MK

Terpopuler

RK Dadan: Pertumbuhan Ekonomi Harus Meningkat di Tengah Efisiensi Anggaran

Efisiensi untuk Dukung MBG, Herman: Investasi SDM untuk Indonesia Emas 2045

Jelang Ramadan, Harga Bahan Pokok di Cianjur Masih Stabil

Telkomsel Sambungkan Senyuman, Bagikan 100 Tas Bagi Generasi Gemilang di SDN Pagelaran 1 Cianjur

Kejar Target, Bapenda Cianjur Percepat Pencetakan SPPT PBB

Terkini

CSB Harap Wahyu-Ramzi Kawal Proses Pemekaran Cianjur Selatan

HMI Cabang Cianjur Siap Kawal 100 Hari Kerja Wahyu-Ramzi

Resmi Dilantik, Mohammad Wahyu Ajak Warga Gotong Royong Bangun Kota Santri

PT PAL Pamerkan Inovasi Industri Pertahanan RI di Abu Dhabi

Prabowo Lantik Serentak 961 Kepala Daerah di Istana Kepresidenan