Anggota Komisi 11 Bidang Keuangan dan Perbankan DPR RI, Kamrussamad mengatakan, indeks literasi keuangan Indonesia sebesar 65,4 persen dan indeks inklusi keuangan sampai 75,02 persen.
"Ini terus kita upayakan peningkatan bersama dengan OJK. Meskipun begitu, jika kita lihat kelompok usia yang banyak meminjam uang di pinjol itu di usia 19 sampai 34 tahun. Jumlah pinjamannya sampai Rp27,1 triliun," kata Kamrussamad.
BACA JUGA:Pusling, Cara Herman Pastikan Layanan Kesehatan Maksimal di Pelosok Desa Cianjur
BACA JUGA:Warga Ciburial Karangtengah Cianjur Gelar Pawai Karnaval Meriahkan HUT RI Ke-79
"Yang paling berbahaya, jika uang dari pinjol digunakan untuk bermain judol. Karena bisa jadi dalam rentang umur 19 hingga 34 tahun belum memiliki pendapatan tetap. Hal itu berpotensi menyulitkan kehidupannya di masa yang akan datang," katanya.
Sementara daerah dengan jumlah nilai utang terbanyak di Indonesia, paling banyak adalah di Jawa Barat. Per Desember 2023, jumlah utang pinjolnya telah mencapai Rp16,59 triliun.
Terbanyak kedua yakni Provinsi DKI Jakarta dengan utang capai Rp11,24 triliun, disusul Jawa Timur dengan jumlah utang Rp7,42 triliun, Banten dengan utang Rp5,03 triliun, dan Jawa Tengah dengan utang pinjol Rp4,65 triliun.
"Besar sekali utang pinjol di Jawa Barat. Ini menjadi kekhawatiran kita. Lalu apa yang dilakukan OJK dan pemerintah. Akhirnya kita memblokir ribuan layanan pinjol ilegal," kata dia.
BACA JUGA:Bupati Cianjur Pimpin Upacara HUT RI Ke-79 di Lapang Prawatasari
BACA JUGA:Silaturahmi Kiai Kampung Se-Kecamatan Cugenang: Refleksi Pasca Gempa Cugenang
Menurut data, Satgas Waspada Investasi (SWI) yang kini berubah menjadi Satgas Pasti, sejak 2018 hingga Agustus 2023 telah memblokir 5.450 platform pinjol ilegal.
"Tahun lalu, OJK blokir 1.018 aplikasi pinjol ilegal," kata Kamrussamad.
Jika dikelompokan berdasarkan pekerjaan, dari data yang dia peroleh kebanyakan profesi yang terlibat pinjol adalah kalangan guru dengan persentase capai 42 persen.
"Yang kedua korban PHK 21 persen, ibu rumah tangga 18 persen, karyawan sembilan persen, pedagang empat persen, pelajar tiga persen, tukang pangkas rambut dua persen, dan ojol satu persen," bebernya.
BACA JUGA:BNN Tes Urine Bupati Cianjur, ASN Siap-siap Diperiksa