Sri Mulyani Sebut PPN 12 Persen Tetap Dijalankan Sesuai Mandat UU

Kamis 14-11-2024,18:30 WIB

Editor : Dede Sandi Mulyadi

Sri Mulyani Sebut PPN 12 Persen Tetap Dijalankan Sesuai Mandat UU

JAKARTA,CIANJUREKSPRES.DISWAY.ID - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025 bakal tetap dijalankan sesuai mandat Undang-Undang (UU).

Saat rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, dikutip di Jakarta, Kamis (14/11), Menkeu menjelaskan penyusunan kebijakan perpajakan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi di berbagai sektor.

Wacana PPN 12 persen tertuang dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang disusun pada 2021. Kala itu, pemerintah mempertimbangkan kondisi kesehatan hingga kebutuhan pokok masyarakat yang terimbas oleh pandemi COVID-19. "Artinya, ketika kami membuat kebijakan mengenai perpajakan, termasuk PPN ini, bukannya dilakukan dengan membabi buta dan seolah tidak punya afirmasi atau perhatian terhadap sektor lain, seperti kesehatan dan bahkan waktu itu termasuk makanan pokok," ujar Sri Mulyani. BACA JUGA:API: Kemitraan dengan Italia Peluang Besar Bagi Industri Tekstil RI BACA JUGA:MyPertamina Fair 2024 Berikan Pengalaman Menyenangkan Bagi Pelanggan Dia mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dijaga kesehatannya, dan pada saat yang sama, juga mampu berfungsi merespons berbagai krisis. "Seperti ketika terjadinya krisis keuangan global dan pandemi, itu kami gunakan APBN," tambahnya. Namun, dalam implementasinya nanti, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan berhati-hati dan berupaya memberikan penjelasan yang baik kepada masyarakat. "Sudah ada UU-nya. Kami perlu menyiapkan agar itu (PPN 12 persen) bisa dijalankan tapi dengan penjelasan yang baik," tuturnya. BACA JUGA:Dharma Polimetal Incar Peluang Industri Kendaraan Listrik di 2025 BACA JUGA:Menko AHY Minta SDM Kemenhub Wujudkan Transportasi Ramah Lingkungan Kebijakan PPN 12 persen termaktub dalam Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2021 yang disusun oleh Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam beleid itu, disebutkan bahwa PPN dinaikkan secara bertahap, yakni 11 persen pada 1 April 2022 dan 12 persen pada 1 Januari 2025. Akan tetapi, belakangan terdapat indikasi pelemahan daya beli masyarakat, yang mendorong banyak pihak meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan tersebut. Para menteri pada kabinet sebelumnya menyerahkan keputusan rencana kenaikan PPN kepada pemerintahan baru.

Tags : #sri mulyani #ppn 12 persen #ppn #kebijakan

Kategori :

Sri Mulyani Sebut PPN 12 Persen Tetap Dijalankan Sesuai Mandat UU

Terkait

Termasuk DPRD, Anggaran Perjalanan Dinas Pemkab Cianjur Dipangkas Hingga 50 Persen

Legislator Dukung Kebijakan Bagi-Bagi Kendaraan Dinas Dedi Mulyadi

Sri Mulyani Beri Sinyal Gaji ke-13 dan 14 ASN Tetap Cair

Eddy Soeparno: 100 Hari Kinerja Pemerintahan Prabowo Jawab Keraguan

Kadin: PPN 12 Untuk Barang Mewah Jaga Daya Beli Masyarakat

Terpopuler

RSUD Cimacan Siap Berikan Pelayanan 24 Jam Selama Libur Lebaran

Terkini

RSUD Cimacan Siap Berikan Pelayanan 24 Jam Selama Libur Lebaran

BNI Sukseskan Mudik Gratis 2025 Lepas 121 Bus Menuju Purwokerto hingga Padang

Erick Sebut Persiapan Timnas U-17 Hadapi Piala Asia Terus Dimatangkan

Saran Psikolog Bagi Perantau Yang Tak Mudik Selama Libur Lebaran

KPAI Minta Tingkatkan Fasilitas Ramah Anak Saat Periode Mudik Lebaran