Sri Mulyani Sebut PPN 12 Persen Tetap Dijalankan Sesuai Mandat UU

Kamis 14-11-2024,18:30 WIB

Editor : Dede Sandi Mulyadi

JAKARTA,CIANJUREKSPRES.DISWAY.ID - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025 bakal tetap dijalankan sesuai mandat Undang-Undang (UU).

Saat rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, dikutip di Jakarta, Kamis (14/11), Menkeu menjelaskan penyusunan kebijakan perpajakan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi di berbagai sektor.

Wacana PPN 12 persen tertuang dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang disusun pada 2021. Kala itu, pemerintah mempertimbangkan kondisi kesehatan hingga kebutuhan pokok masyarakat yang terimbas oleh pandemi COVID-19. "Artinya, ketika kami membuat kebijakan mengenai perpajakan, termasuk PPN ini, bukannya dilakukan dengan membabi buta dan seolah tidak punya afirmasi atau perhatian terhadap sektor lain, seperti kesehatan dan bahkan waktu itu termasuk makanan pokok," ujar Sri Mulyani. BACA JUGA:API: Kemitraan dengan Italia Peluang Besar Bagi Industri Tekstil RI BACA JUGA:MyPertamina Fair 2024 Berikan Pengalaman Menyenangkan Bagi Pelanggan Dia mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dijaga kesehatannya, dan pada saat yang sama, juga mampu berfungsi merespons berbagai krisis. "Seperti ketika terjadinya krisis keuangan global dan pandemi, itu kami gunakan APBN," tambahnya. Namun, dalam implementasinya nanti, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan berhati-hati dan berupaya memberikan penjelasan yang baik kepada masyarakat. "Sudah ada UU-nya. Kami perlu menyiapkan agar itu (PPN 12 persen) bisa dijalankan tapi dengan penjelasan yang baik," tuturnya. BACA JUGA:Dharma Polimetal Incar Peluang Industri Kendaraan Listrik di 2025 BACA JUGA:Menko AHY Minta SDM Kemenhub Wujudkan Transportasi Ramah Lingkungan Kebijakan PPN 12 persen termaktub dalam Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2021 yang disusun oleh Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam beleid itu, disebutkan bahwa PPN dinaikkan secara bertahap, yakni 11 persen pada 1 April 2022 dan 12 persen pada 1 Januari 2025. Akan tetapi, belakangan terdapat indikasi pelemahan daya beli masyarakat, yang mendorong banyak pihak meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan tersebut. Para menteri pada kabinet sebelumnya menyerahkan keputusan rencana kenaikan PPN kepada pemerintahan baru.

Tags : #sri mulyani #ppn 12 persen #ppn #kebijakan

Kategori :

Sri Mulyani Sebut PPN 12 Persen Tetap Dijalankan Sesuai Mandat UU

Terkait

Sri Mulyani Sebut PPN 12 Persen Tetap Dijalankan Sesuai Mandat UU

Prabowo Segera Kumpulkan Kepala Daerah Bahas Arah Kebijakan Pemerintah

Anggito Abimanyu, Ekonom UGM yang Jadi Wakil Menteri Keuangan RI

Sri Mulyani Disambut Pegawai Saat Kembali ke Kemenkeu

Menkeu: Pendapatan Negara Capai Rp1.777 Triliun Per Agustus 2024

Terpopuler

Paslon Bupati dan Wabup Cianjur Wahyu-Ramzi Temui Jokowi, Titipkan Tiga Poin

75 Perguruan Tinggi di Kota Bandung Teken Komitmen Pengelolaan Sampah

Disdikpora Cianjur Upayakan Pelayanan Pendidikan Meningkat dari Tahun ke Tahun

Pengamat Politik Nilai Timnas Perlu Kerja Keras untuk Imbangi Jepang

Menkomdigi Pastikan Rekening Bank Pelaku Judi Online Akan Diblokir

Terkini

AKI dan AKB di Kabupaten Cianjur Capai Puluhan Kasus, Turun Dibanding Tahun Sebelumnya

Pemilihan Ketua OSIS SMK IT Nurul Azka Cianjur Digelar Layaknya Pemilu

Diskumindag Cianjur Antisipasi Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok Jelang Nataru

Ribuan Buruh di Cianjur Gelar Aksi Unjuk Rasa ke Pendopo dan DPRD

Keuntungan Menjadi Nasabah BRI di Musi Rawas