Dalam konteks tata kelola pemerintah daerah sulit saat menilai, karena dalam 100 hari pertama, tugas mereka adalah menyusun dan mengharmonisasikan perangkat-perangkat kerjanya. Ditambah dengan APBD bagi program kerja bupati dan wakil bupati terpilih yang baru bisa efektif pada saat perubahan anggaran nanti.
“Termasuk menuangkan visi-misi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Perlu lobi dan diskusi yang panjang, menciptakan fundamental dan platform pembangunan lima tahun ke depan, minimal dalam 100 hari itu sudah terlihat fundamentalnya, baik dalam perekonomian dan hal lainnya,” katanya.
Sehingga, momen 100 hari kerja ini tidak hanya menjadi gengsi tapi juga menjadi momen untuk merumuskan solusi dari permasalahan Cianjur.(cr1)