Mendes Minta Daerah Petakan Jenis Bisnis Dikelola Kopdes Merah Putih

BENGKULU,CIANJUREKSPRES.DISWAY.ID - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto meminta daerah mulai memetakan jenis bisnis yang akan dibangun desa dan dikelola lewat program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

"Maka nanti, termasuk di Bengkulu, kita minta kepada gubernur dan bupati, wali kota untuk memetakan jenis bisnis yang akan diusulkan ke pemodal, dalam hal ini bank Himbara, nanti akan dikeluarkan bantuan modal tanpa agunan. Kira-kira begitu skema Koperasi Desa Merah Putih," kata Mendes PDT Yandri Susanto usai menghadiri pelantikan Bupati Bengkulu Selatan, di Bengkulu, Rabu 11 Juni 2025.

Dia mengatakan setiap desa dapat menggali potensi jenis usaha yang akan mereka kembangkan. Ketika usaha yang dibangun berupa usaha potensial, maka nanti akan menstimulasi, meng gerakkan ekonomi daerah dan menciptakan kesejahteraan masyarakat, membangun dari desa lebih maju.

"Apakah di desa itu perlu sembako, perlu gas elpiji, atau usaha lain. Misalkan mungkin fokus kepada usaha peternakan ayam atau perikanan, juga boleh atau jenis usaha lainnya. Jadi silakan nanti masing-masing Koperasi Desa Merah Putih (memetakan unit usaha di desa)," kata dia.

BACA JUGA:BMKG: Puncak Musim Kemarau Tahun Ini di Pulau Jawa Bergeser Lebih Awal

BACA JUGA:Baznas Salurkan Bantuan Kurban untuk Pengungsi Palestina di Yordania

Kemudian soal plafon pembiayaan, Mendes Yandri menyebutkan plafonnya sama setiap desa, namun pembiayaan yang akan dikucurkan setiap jenis usaha tidak sama, nantinya akan menyesuaikan dengan potensi dan hasil verifikasi usaha yang telah diusulkan desa.

"Jadi plafonnya itu memang Rp3 miliar, (tapi setiap jenis usaha pembiayaannya berbeda-beda). Jadi ini tidak ada penyeragaman antara Kooperasi Desa Merah Putih, itu tergantung potensi dan kebutuhan sesuai dengan peruntukannya. Kira-kira begitu," kata dia lagi.

Mendes Yandri mencontohkan desanya, yakni Desa Palaksiring, Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan misalnya mengusulkan bisnis pupuk dengan anggaran kebutuhan Rp500 juta.

Kemudian, kata dia lagi, setelah diverifikasi oleh perbankan ternyata pembiayaan yang dibutuhkan tidak sampai pada angka pengajuan, maka dana yang dikucurkan sesuai dengan kebutuhan riil setelah verifikasi.

BACA JUGA:Diaspora Hingga Delegasi Kemhan Rayakan Idul Adha di KBRI Madrid

BACA JUGA:Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas: Dana Haji Sebaiknya Tetap Dikelola BPKH

 

 

"Kami butuh duit sekian, untuk usaha pupuk misalnya, diverifikasi sama bank, mengusulkan Rp500 juta, ternyata hanya butuh Rp200 juta. (Bank melihat jumlah petani, luas lahan, serapan, dan lain-lain), jadi diverifikasi, dipastikan benar atau tidak, baru dikasih pinjaman tanpa agunan," ujarnya pula.