CIANJUR,CIANJUREKSPRES.DISWAY.ID - Raihan Universal Health Coverage (UHC) untuk Kabupaten Cianjur di ujung tanduk setelah Kementerian Sosial (Kemensos) RI mencoret 126.010 orang dari daftar penerima bantuan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).
Bupati Cianjur, Mohammad Wahyu Ferdian pun menanggapi hal ini. Dia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Cianjur akan merumuskan strategi agar bagaimana UHC bisa terwujud.
"Memang kita ada kendala, ternyata tiba-tiba dari kementerian (Kemensos,red) di coret penerima manfaat (PBI) dari pusat. Jadi sekarang kita akan mencari, merumuskan strategi bagaimana agar UHC bisa terwujud," katanya kepada wartawan beberapa waktu lalu.
BACA JUGA:Bupati Cianjur Minta Ketua PGRI Baru Bekerja Sesuai Harapan
BACA JUGA:Pererat Silaturahmi, PWI Korwil II Gelar Trofeo Mini Soccer di Cianjur
BACA JUGA:Situs DPMPTSP Cianjur Dialihkan ke Situs Judol
"Tapi mungkin memang tidak seperti yang kita bayangkan sebelumnya, tidak secepat yang kita rencanakan sebelumnya, karena ini tiba-tiba. Kemungkinan mundur waktunya (Raihan UHC di Cianjur,red)," sambung Wahyu.
Saat ditanya alasan Kemensos mencoret 126.010 orang dari daftar penerima bantuan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), Wahyu mengatakan hal tersebut merupakan kebijakan dari Pusat.
"Harus ditanya ke Pemerintah Pusat," katanya.
Dilansir dari laman cianjur.jabarekspres.com, Raihan Universal Health Coverage (UHC) untuk Kabupaten Cianjur di ujung tanduk setelah Kementerian Sosial (Kemensos) RI mencoret 126.010 orang dari daftar penerima bantuan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).
Hal itu diungkapkan anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cianjur dari Fraksi Partai NasDem, Rustam Efendi saat ditemui Cianjur Ekspres, Senin (16/6) lalu.
“Pemerintah daerah telah mengupayakan penambahan penerima sebanyak 320 ribu orang untuk meningkatkan persentase peserta 95 persen warga yang aktif BPJS. Kalau itu tercapai, baru Cianjur mencapai status UHC Prioritas atau non-cut off,” kata Rustam mengungkapkan.
Namun, rencana perolehan UHC yang ditarget Juli 2025 nanti, terancam sirna setelah Kemensos RI melakukan verifikasi di lapangan (ground checking) selama dua bulan ke belakang, juga proses migrasi sistem data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) ke data tunggal sosial ekonomi (DTSE).
“Kemensos RI ternyata menyeleksi 126.010 peserta BPJS yang tadinya penerima PBI JK, dan mencoretnya dari daftar. Artinya, kendati kita menambah 320 ribu peserta, persentase 95 persen tidak akan tercapai,” jelasnya.
Akibatnya, pemerintah harus bertanggung jawab untuk jaminan kesehatan dari 126.010 orang tersebut agar syarat UHC Prioritas bisa terpenuhi.