CIANJUR,CIANJUREKSPRES.DISWAY.ID - Kabupaten Cianjur akhirnya mencapai Universal Health Coverage (UHC) Prioritas. Hal ini ditandai dengan penyerahan Sertifikat UHC dan Plakat untuk Pemerintah Kabupaten Cianjur dari Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, David Bangun kepada Bupati Cianjur, Mohammad Wahyu Ferdian di Ruang Garuda, Pendopo Cianjur, Jumat 26 September 2025.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Lepi Ali Firmansyah yang hadir langsung dalam sambutannya menyampaikan beberapa poin. Ditegaskannya, pemerintah daerah sesuai amanat konstitusi UUD 1945, berkewajiban menghadirkan akses pelayanan kesehatan yang adil, merata, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat.
"DPRD bersama Pemerintah Daerah Cianjur menegaskan komitmennya dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang maksimal bagi masyarakat. Salah satu wujud nyata dari komitmen tersebut adalah pencapaian Universal Health Coverage (UHC), sebagaimana ditargetkan pemerintah dengan sasaran minimal 98% penduduk menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)," katanya dalam keterangan tertulisnya.
BACA JUGA:30 Siswa dan Satu Guru SDN Taruna Bakti Diduga Keracunan Usai Menyantap Menu MBG
BACA JUGA:Dishub Cianjur: Keberadaan Terminal Cipanas Mampu Mengurangi Kemacetan
BACA JUGA:Cianjur Kehilangan 900 Hektare Lahan Pertanian, Bupati Pastikan Tak Terulang Lagi
Menurutnya, berkat kerja keras semua pihak, Kabupaten Cianjur saat ini telah berhasil meraih status UHC Prioritas. Pencapaian ini menandakan bahwa hampir seluruh masyarakat Cianjur telah terlindungi dalam program JKN-KIS, sehingga hak dasar masyarakat atas jaminan kesehatan semakin nyata terwujud.
"Keberhasilan ini merupakan capaian penting sekaligus bukti sinergi antara pemerintah, DPRD, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Namun demikian, keberlanjutan serta peningkatan kualitas layanan kesehatan tetap menjadi tanggung jawab bersama, agar manfaat program jaminan kesehatan dapat dirasakan secara adil, merata, dan berkesinambungan," kata Lepi.
Lebih lanjut Lepi mengatakan, Pimpinan DPRD menekankan bahwa keberhasilan pembangunan kesehatan harus dibarengi dengan akses layanan yang merata, kualitas layanan terstandar, perlindungan finansial lewat jaminan kesehatan, serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
"Selain itu, keadilan dan inklusivitas bagi kelompok miskin, rentan, dan penyandang disabilitas juga menjadi prioritas," pungkasnya.