Komisi IV DPRD Cianjur, lanjut Rustam, terus melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Koordinasi tersebut difokuskan pada penyelesaian persoalan data kependudukan, yang kerap menjadi kendala dalam kepesertaan BPJS.
BACA JUGA:Cianjur Akhirnya Capai UHC Prioritas, Wakil Ketua DPRD Lepi Ali Firmansyah Tekankan Hal Ini
BACA JUGA:Dinkes Cianjur Pastikan Kesiapan Sarpras dan SDM Rumah Sakit untuk UHC Prioritas
“Masih banyak masyarakat yang kepesertaannya tidak aktif atau tidak muncul karena masalah data kependudukan, seperti perbedaan NIK, data KTP dan KK yang tidak sinkron, dan sebagainya,” ujarnya.
Sebagai upaya mengatasi hal tersebut, DPRD Cianjur juga aktif melakukan sosialisasi dan advokasi kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan, termasuk saat pelaksanaan reses.
“Kami terus menyosialisasikan dan membantu masyarakat yang membutuhkan akses informasi dan pelayanan kesehatan, termasuk melalui kegiatan reses DPRD yang saat ini sedang berlangsung,” pungkasnya.