Banner Disway Award 2025

Kemenag Cianjur Tunggu Arahan Teknis Soal Kementerian Haji dan Umrah

 Kemenag Cianjur Tunggu Arahan Teknis Soal Kementerian Haji dan Umrah

Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Cianjur di Jalan Raya Bandung. (Foto: CIANJUR EKSPRES/Mochamad Nursidin)--

CIANJUR,CIANJUREKSPRES.DISWAY.ID - Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Cianjur masih menunggu arahan teknis dari pemerintah pusat terkait mekanisme transisi kewenangan pasca peresmian Kementerian Haji dan Umrah oleh Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Cianjur, Rian Fauzi, mengatakan hingga kini pihaknya belum menerima informasi detail mengenai struktur dan kewenangan baru tersebut. 

“Menteri Haji baru ditetapkan. Jadi kita menunggu arahan dari pusat,” kata Rian kepada wartawan, belum lama ini.

Menurutnya, proses peralihan akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari tingkat pusat, lalu diteruskan ke provinsi hingga kabupaten/kota. 

BACA JUGA:Kemenag Cianjur Siap Sesuaikan Tata Kelola Penyelenggaraan Ibadah Haji

BACA JUGA:Kemenag Cianjur Mulai Verifikasi Dokumen Jemaah Haji Tahun 2026

Ia menambahkan, wacana pembentukan tim transisi sudah muncul, namun fungsi dan tugasnya masih belum dijelaskan secara rinci.

“Pembentukan kementerian baru prosesnya dari pusat, lalu diteruskan ke provinsi hingga kabupaten/kota. Jadi kita masih menunggu arahan lebih teknis,” terangnya.

Meski demikian, Rian memastikan pelayanan kepada jamaah tetap berjalan tanpa gangguan. Seluruh agenda persiapan keberangkatan haji tahun 2026 dipastikan tetap sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.

“Sambil menunggu regulasi kementerian baru, persiapan haji 2026 tetap kita jalankan sesuai jadwal,” kata Rian.

BACA JUGA:Kasus Pernikahan Dini di Cianjur Menurun, Kemenag: Efek Positif Batas Usia Nikah 19 Tahun

BACA JUGA:Kemenag Cianjur Bakal Resmikan Pasutri Siri Melalui Program Gas Nikah

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih dengan merotasi lima menteri serta meresmikan Kementerian Haji dan Umrah sebagai struktur baru di pemerintahan.

Sumber: