GMNI Desak Pemerintah Evaluasi dan Audit Program MBG di Cianjur

CIANJUR,CIANJUREKSPRES.DISWAY.ID - Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Cianjur mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasi dan mengaudit seluruh pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Desakan tersebut muncul, setelah ratusan siswa dan beberapa warga di tiga kecamatan di Kabupaten Cianjur mengalami keracunan diduga usai mengkonsumsi MBG.

Ketua GMNI Kabupaten Cianjur, Agus Rama Tunggarangga, mengatakan, merespon atas kejadian keracunan masal terhadap beberapa siswa dan warga di tiga kecamatan bukanlah musibah yang berdiri sendiri. Sebab kejadian serupa terjadi berulang kali.

“Berulangnya kasus keracunan diduga makanan dari program MBG di sekolah menunjukkan bahwa Pemerintah sama sekali tidak belajar dari kesalahan masa lalu. Nyawa anak-anak kita seakan-akan dijadikan uji coba dari kebijakan ini,” katanya, Rabu 28 Januari 2026.

BACA JUGA:Puluhan Siswa SD di Kadupandak Cianjur Diduga Keracunan Usai Santap MBG

BACA JUGA:Belasan Murid SD di Kadupandak Cianjur Diduga Alami Gejala Keracunan

Maka dari itu lanjut dia, pihaknya mendesak pemerintah atau lembaga terkait untuk segera mengevaluasi dan mengaudit seluruh pelaksanaan program MBG.

“Tak hanya itu, kami juga mendesak agar seluruh pelaksanaan MBG di Cianjur terutama yang mendistribusikan makan dihentikan sementara sampai ada jaminan yang nyata,” katanya.

Rama mengatakan, program pemerintah terkait dengan MBG memiliki tujuan yang baik untuk memperkuat pondasi generasi penerus bangsa. Namun disisi lain, pengelolaannya tidak baik.

“Tak hanya itu, kejadian keracunan di Kadupandak yang menimpa sejumlah murid, mereka dibawa ke tempat pelayanan kesehatan menggunakan motor, dan mobil milik warga setempat. Ini adalah bukti nyata bahwa infrastruktur kesehatan di pelosok Cianjur masih terbelakang,” katanya.

BACA JUGA:HMI-GMNI dan Pedagang Bomero Kembali Audiensi dengan DPRD Cianjur

BACA JUGA:GMNI Desak DPRD Cianjur Pastikan Keamanan Program MBG untuk Siswa

Pihaknya pun menuntut pemerintah untuk memblacklist permanen vendor dan mencopot pejabat terkait serta diproses secara hukum dengan ketentuan yang berlaku.

“Selain itu, kami menuntut evaluasi jabatan bagi pejabat terkait yang terbukti lalai melakukan pengawasan lapangan secara rutin,” katanya.

Sumber: