GMNI Desak DPRD Cianjur Pastikan Keamanan Program MBG untuk Siswa

CIANJUR,CIANJUREKSPRES.DISWAY.ID – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cianjur menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Cianjur, Rabu (15/10). 

Dalam aksinya, mereka mendesak agar pemerintah daerah memberikan jaminan keamanan dan kualitas terhadap makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikonsumsi para siswa.

Ketua DPC GMNI Cianjur, Rama Tunggaraga, mengatakan, aksi tersebut merupakan bentuk keprihatinan atas rentetan kasus dugaan keracunan makanan program MBG yang terjadi di beberapa wilayah, termasuk di Kabupaten Cianjur.

“Ini demo kelima kami. Sudah dua minggu kami turun ke jalan dengan tuntutan yang sama, yaitu jaminan keamanan bagi anak-anak yang mengonsumsi makanan program MBG,” kata dia kepada wartawan.

BACA JUGA:Kasus Dugaan Keracunan MBG Terulang Kembali di Cianjur, 16 Siswa Jadi Korban

BACA JUGA:GMNI Sebut Pemkab dan DPRD Cianjur Tak Serius Evaluasi Pelaksanaan Program MBG

Dia menegaskan, selain jaminan keamanan, GMNI juga menuntut agar pemerintah memastikan bahwa program MBG memberikan dampak positif bagi kesehatan anak-anak, bukan justru menimbulkan masalah baru.

“Kita ingin makanan ini benar-benar berdampak baik untuk tubuh anak-anak. Faktanya, justru masih terjadi kasus keracunan di lapangan,” tegasnya.

Menurutnya, pemerintah daerah dinilai belum menunjukkan tanggung jawab penuh atas pelaksanaan program tersebut. Ia menyoroti masih adanya dugaan penutupan informasi terkait kasus-kasus keracunan makanan yang terjadi.

“Kita dapat laporan di Kecamatan Gekbrong dan beberapa daerah lain ada kasus keracunan baru. Bahkan ada kejadian yang ditangani diam-diam oleh bidan dan tidak dilaporkan ke publik. Ini menimbulkan kecurigaan bahwa ada upaya menutup-nutupi,” ucapnya.

BACA JUGA:GMNI Gelar Demo di Depan Kantor DPRD Cianjur, Desak Hentikan Sementara Program MBG

BACA JUGA:Pemkab Cianjur Hentikan Sementara Dua SPPG MBG

GMNI juga menilai rapat evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama DPRD dan instansi terkait belum memberikan hasil konkret.

“Jangan-jangan rapat evaluasi itu hanya formalitas saja, tidak ada langkah nyata di lapangan. Setelah rapat pun, tetap ada kasus keracunan. Ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan komitmen,” katanya.

Sumber: