Fraksi Golkar Minta Pemda Cianjur Serius Soal UHC

CIANJUR,CIANJUREKSPRES.DISWAY.ID - Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Cianjur berharap pemerintah daerah (Pemda) untuk lebih serius melakukan komunikasi yang intens dengan Pemerintah Pusat terkait dengan Universal Health Coverage (UHC).

Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Cianjur, Muhammad Zulfahmi, mengungkapkan, alasan pihaknya terus mendorong pemerintah daerah terkait target UHC karena merupakan hak masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

"Kita hanya mengusulkan dan berharap keseriusan daripada kepala daerah komunikasi intens dengan Pemerintah Pusat," katanya kepada Cianjur Ekspres di Gedung DPRD Kabupaten Cianjur, Kamis 25 Juni 2025. 

BACA JUGA:Asep Riyatman: Kader PKS Wajib Sukseskan Program Koperasi Desa Merah Putih

BACA JUGA:Ganjar: Infrastruktur dan Lapangan Kerja Lebih Urgen Daripada Pemekaran Provinsi Baru

BACA JUGA:Komisi XII DPR Bakal Panggil Perusahaan Tambang Terkait Krisis Ekologi

Zulfahmi pun meminta pemerintah daerah agar lebih konsen dan fokus karena UHC ini berkesinambungan dengan program serta visi misi Bupati dan Wakil Bupati Cianjur.

"Memang kita mempunyai capaian target 89 persen, dan apa yang diharapkan lembaga legislatif dengan eksekutif bisa mencapai apa yang sudah diharapkan," katanya.

Rumuskan Strategi

Seperti diberitakan sebelumnya, raihan Universal Health Coverage (UHC) untuk Kabupaten Cianjur di ujung tanduk setelah Kementerian Sosial (Kemensos) RI mencoret 126.010 orang dari daftar penerima bantuan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).

Bupati Cianjur, Mohammad Wahyu Ferdian pun menanggapi hal ini. Dia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Cianjur akan merumuskan strategi agar bagaimana UHC bisa terwujud.

"Memang kita ada kendala, ternyata tiba-tiba dari kementerian (Kemensos,red) di coret penerima manfaat (PBI) dari pusat. Jadi sekarang kita akan mencari, merumuskan strategi bagaimana agar UHC bisa terwujud," katanya kepada wartawan beberapa waktu lalu.

"Tapi mungkin memang tidak seperti yang kita bayangkan sebelumnya, tidak secepat yang kita rencanakan sebelumnya, karena ini tiba-tiba. Kemungkinan mundur waktunya (Raihan UHC di Cianjur,red)," sambung Wahyu.  

Saat ditanya alasan Kemensos mencoret 126.010 orang dari daftar penerima bantuan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), Wahyu mengatakan hal tersebut merupakan kebijakan dari Pusat.

Sumber: